MANADO — Perwakilan BKKBN Sulut menggelar web seminar (Webinar) Cegah Putus Pakai pada Pemakaian Kontrasepsi untuk Mengantisipasi Baby Boom Selama Masa Pandemi COVID 19, Kamis (28/05/2020). Webinar ini menghadirkan pembicara Kepala BKKBN RI dr.Hasto Wardoyo Sp.OG(K).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandaju dalam sambutan sekaligus pemaparannya mengatakan adanya anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah (stay at home) dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, ternyata berpengaruh juga terhadap setiap pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB untuk mengakses layanan KB dan petugas medis yang akan melakukan pelayanan KB tersebut. Sedangkan intensitas kebersamaan suami istri ketika stay at home itu pasti akan lebih sering.
“Sehingga berpengaruh nantinya terhadap terjadinya kehamilan secara tidak atau belum sempat menggunakan alat/obat kontrasepsi. Diprediksi, jika nantinya jika hal ini tidak segera diantisipasi akan banyak terjadi kelahiran (baby boom),” kata Tino.
Selain itu pula ada banyak risiko yang akan dialami oleh seseorang jika hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana, biasanya daya tahan tubuh menurun yang disebabkan karena terjadinya mual dan muntah sehingga lebih mudah terjadinya infeksi, pendarahan, atau keguguran.
“Sehingga akan lebih lambat untuk mendapatkan layanan karena keterbatasan akses yang sangat berpengaruh atau mengancam terhadap keselamatan janin dan ibu. Situasi ini dikhawatirkan akan berkontribusi besar terhadap meningkatnya stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB),” ujar Tino.
Berdasarkan situasi tersebut, sambung Tandaju, maka diperlukan strategi dan inovasi dalam rangka mencegah Cegah Putus Pakai pada Pemakaian Kontrasepsi untuk Mengantisipasi Baby Boom agar pelayanan KB tetap optimal walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Sulut dan nasional umumnya.
Sementara Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo meminta seluruh jajaran BKKBN maupun OPD KB di Sulut bersama mitra kerja terus kerja keras untuk mengurangi angka kelahiran di tengah masa serba terbatas akibat pandemi COVID-19 ini.
“Risiko untuk tidak mendapat pelayanan atau layanannya minimum terhadap ibu hamil tidak bisa dihindarkan di masa pandemi ini. Kesulitan mengakses pelayanan, bukan hanya untuk kehamilan, tapi juga kesehatan secara umum, saat ini mestinya jadi pertimbangan kita semua,” ujarnya.
Memang, kata Hasto, seluruh stakeholders perlu berinovasi untuk mengadvokasi seluruh PUS, terutama mereka yang masuk kategori unmeet need untuk sadar atas kondisi sulit di masa pandemi ini.
“Intinya jangan sampai banyak PUS yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan kehamilan,” ujarnya.
Webinar ini diikuti juga oleh Dinas Kesehatan Sulut, pimpina OPD KB kabupaten/kota se-Sulut, Kabid KB Dinas Dukcapil se-Sulut, PKK Sulut, IBI Sulut, Perwakilan TNI (Kodam, Danlantamal, Danlanudsri), Polda Sulut, serta pengurus Jalasenastri, Bhayangkari, PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Chandra Kirana, serta pejabat BKKBN Sulut.
