Oleh:
Lady Ante, S.Sos.
Pranata Humas Perwakilan BKKBN Sulut
Pandemi COVID-19 sudah lebih dari setahun melanda dunia. Dampaknya menyeluruh. Bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan perekonomian. Dampak pandemi juga berpengaruh terhadap pelayanan publik, termasuk layanan Keluarga Berencana (KB).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr Hasto Wardoyo SpOG (K) pun telah menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap berlangsungnya program yang menjadi mandat BKKBN yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau program Bangga Kencana.
Dampak pandemi terhadap program BKKBN, secara nyata antara lain berkurangnya aktifitas pelayanan KB pada fasilitas kesehatan. Dilema menjadikan pelayanan tersendat lantaran tenaga kesehatan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Pun demikian masyarakat khawatir atas ancaman akan terpapar virus COVID-19 bila mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB.
Dari sisi suplai pasokan alat dan obat kontrasepsi juga terganggu karena terkendala mobilitas petugas di lini lapangan. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Bangga Kencana untuk reproduksi dan pembangunan keluarga yang meliputi balita dan anak, remaja, serta lanjut usia tersendat.
Tak terkecuali juga segala program yang berbasis kelompok di masyarakat terkendala sebagai akibat dari keterbatasan mobilitas masyarakat. Semuanya satu penyebab, yakni pembatasan kegiatan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19.
Meski demikian, BKKBN tak serta merta pasrah terhadap keadaan dan menyerah pada COVID-19 untuk menghentikan program Bangga Kencana. Berbagai evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperoleh strategi selama pandemic, khususnya kebijakan terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
Hak kesehatan reproduksi harus dipenuhi agar tidak berdampak pada kehamilan ibu yang sedang mengandung, yang pada akhirnya menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi stunting.
Untuk program ini BKKBN mengantisipasinya dengan gerakan sejuta akseptor untuk mengatasi dampak pandemi bagi program KB. Mengapa kesehatan reproduksi tetap harus dijaga meski dalam masa pandemi? Karena stunting mengancam generasi akan datang. Stunting sebenarnya dapat dicegah mulai dari hulu dengan memberi konseling pra-nikah dan memberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kepada remaja tentunya.
BKKBN juga terus berusaha meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan dan kerentanan kesehatan reproduksi perempuan dan anak perempuan.
Bagi BKKBN upaya memastikan pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi merupakan solusi terbaik atas perubahan demografi, dan tetap menjadi agenda lokal untuk menatap 2030. Seperti yang disampaikan Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo SpOG dalam berbagai kesempatan.
Yang pasti, pemerintah tetap dengan komitmennya dalam penyediaan akses kesehatan reproduksi bagi ibu di masa pandemi COVID-19 dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kehamilan dan stunting.(**)