MANADO — Di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Pemprov Sulut mampu menunjukkan kualitas kerja. Salah satunya indikator kemiskinan, yang per Maret 2021 tercatat 7,77% atau turun 0,01 persen dibanding periode September 2020.
Pencapaian Sulut ini terbilang impresif, karena tak terkecuali merupakan daerah yang juga terdampak pandemi Covid-19. Istimewanya juga tingkat kemiskinan di Sulut paling rendah di antara seluruh provinsi di Sulawesi.
Sebagaimana rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut pada Kamis (16/7/2021) menyatakan persentase penduduk miskin di Sulut pada Maret 2021 mencapai 7,77%, turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78%.
Sekadar diketahui, penanggulangan kemiskinan daerah ini merupakan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov Sulut di Bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 tahun dan dilakukan secara berkala setiap tahun.
Oleh karena itu, menurut Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw, dalam menjalankan RKPD sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan Pemprov telah membentuk Tim sesuai SK Gubernur yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagaimana aturan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Pembentukan dan Keanggotaan.
Tim ini bertugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi. Berfungsi antara lain sebagai Penyusunan RPKD dan atau rencana aksi Provinsi.
Demikian juga di kabupaten/kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai SK Bupati/Walikota.
Mempunyai tugas Koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Dan berfungsi sebagai penyusunan RPKD dan atau rencana aksi.
Tata Kerja TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan, bahwa penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat Koordinasi TKPKD Provinsi atau TKPKD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
Katanya, tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin secara umum. Dan, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun pada Maret 2020 dan September 2020 angka kemiskinan Sulut mengalami kenaikan.
Dimana hal ini sesuai analisa TKPKD yang diketuai Wagub Steven Kandouw, salah satunya dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, yang menyebar di Indonesia mulai Maret 2020.
“Pandemi ini berdampak pada seluruh sektor, dan yang sangat terasa di sektor ekonomi, di Indonesia. Sulut pun tidak luput kena dampak yang sangat signifikan sehingga menambah jumlah penduduk miskin,” kata Karouw.
Namun, seiring bergeliatnya ekonomi di kuartal IV 2020, membuat persentase penduduk miskin Sulut di periode September 2020 hingga Maret 2021 turun 0,01 persen, yakni sebesar 7,77% di Maret 2021 dan September 2020 masih sebesar 7,78% poin. Namun dibanding Maret 2020 masih lebih tinggi 0,16%, yakni masih di angka 7,62%.
Sulut juga perlu berbangga karena persentase kemikiskan merupakan terendah di Pulau Sulawesi. Dibanding dengan Gorontalo 15,61%, Sulawesi Tengah 13,00%, Sulawesi Barat 11,29%, Sulawesi Selatan 8,78%, dan Sulawesi Tenggara 11,66%. Kemiskinan Sulut juga masih berada di bawah persentase Nasional sebesar 10,14 %.
“Patutlah bersyukur dan diapresiasi, atas kepemimpinan Gubernur Olly dan Wagub Steven, sehingga walaupun didera Pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan rakyat Sulut masih terendah se-Sulawesi. Seperti periode-periode sebelumnya,” imbuh Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulut Ch. Talumepa melalui Kabid Kominfo Publik Ivonne Kawatu dalam rilis resminya.(hdr/red)
