TOMOHON–Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) menyesalkan tindakan PDIP Tomohon yang memanfaatkan bantuan pemerintah saat penyaluran beras Program Keluarga Harapan (PKH) selang akhir Juli 2021.
”Ini adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat yang diambil dari uang rakyat, bukan milik partai. Tindakan ini sangat memalukan dan menciderai demokrasi di Kota Tomohon,” tegas MJLW saat melakukan hearing dengan Dinas Sosial Kota Tomohon bersama para camat dan lurah Selasa (3/8/2021).
Kalau hanya melakukan pengawasan kata MJLW, itu sah-sah saja karena semua elemen masyarakat maupun masyarakat bisa melakukannya. Tapi, kalau sudah atas nama kelompok apalagi partai politik tertentu, dengan menggunakan atribut itu menjadi masalah.
”Kalau hanya pengawasan kami mengapresiasi. Tapi, jika sudah menyalurkan, apalagi membawa langsung kepada penerima di rumah-rumah, sudah tidak benar,” tandasnya.
Selama Tomohon mekar dari Kabupaten Minahasa lanjut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Tomohon yang juga salah seorang anggota Panitia Pembentukan Kota Tomohon (P2KT) ini, baru sekarang terjadi penyaluran bantuan pemerintah diboncengi partai politik.
”Sebelumnya tidak pernah terjadi. Atau ini mungkin ingin membuat sejarah. Catat! Kami akan melaporkannya hingga ke presiden dengan semua bukti yang ada,” kuncinya.
DPC PDIP Tomohon yang dikonfirmasi masalah ini menyatakan apa yang dilakukan pihaknya murni sebagai fungsi pengawasan.
”Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan agar bantuan pemerintah sampai ke penerima yang benar-benar membutuhkan,” kata Noldie Lengkong, Sekretaris DPC PDIP Kota Tomohon.
Soal pengurus partai yang menyerahkan bantuan, bahkan membawa langsung ke rumah-rumah penerima, Lengkong mengaku tidak mengetahuinya. (red)
