MANADO — Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) 1 diprediksi takkan optimal. Pasalnya masalah lahan masih membentang.
“Kami hanya bisa membangun bagian bawah untuk mengamankan badan sungai. Belum sampai revitalisasi sesuai gambar rencana,” kata Kepala BWSS 1 Komang S melalui Kepala Satker PJSA Novie Ilat.
Tahun ini ada pekerjaan bangunan pengendali banjir Sungai Sario senilai Rp5,1 miliar, yang dikerjakan oleh PT Rasawula Gavriel Sultra.
Pekerjaan sesuai gambar rencana yang dimaksudkan adalah pembangunan yang tidak hanya untuk perkuatan badan sungai, namun revitalisasi hingga memiliki ruang publik seperti jalan lingkungan atau jalan inspeksi.
“Masalahnya, kalau hanya bangunan seperti yang sedang dikerjakan saat ini, manfaat sebagai pengendali banjir belum terpenuhi. Masih kecil pengaruhnya,” ujar Ilat.
Menurutnya, untuk pembebasan lahan seharusnya menjadi tugasnya pemerintah daerah: Pemprov Sulut dan Pemkot Manado. Hanya saja pemerintah pusat bersedia membantu, dengan syarat.
“Ada surat permohonan sekaligus surat pernyataan dari Pemda bahwa anggaran APBD tidak mampu membiayai pembebasan lahan untuk pembangunannya,” katanya.
Informasi diperoleh dari bagian perencanaan BWSS 1 bahwa anggaran pembebasan lahan untuk revitalisasi Sungai Sario diprediksi mencapai Rp380 miliar untuk konstruksi rencana 4,5 kilometer.
Kementerian PUPR juga, tambah Ilat, saat ini sudah menyediakan anggaran pembebasan lahan Rp50 miliar. Tapi, hingga saat ini belum ada SK penetapan lokasi (Penlok) dari Pemprov Sulut.
“Kalau pun ada SK Penlok sekarang, sudah tak cukup waktu sampai akhir tahun. Harus ada pemilihan Tim Appraisal yang melalui proses tender,” katanya.
Dia berharap peran Pemda untuk mempercepat proses administrasi pembebasan lahan, sehingga pekerjaan konstruksi juga bisa lancar.(red)
