Sinkronisasi Data Penting untuk Penanganan Kemiskinan

Penandatanganan kesepakatan kabupaten/kota disaksikan Plh Sekdaprov dan Kepala Bappeda Sulut

MANADO — Kemiskinan merupakan masalah bersama. Penanganannya memerlukan langkah dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat secara layak. Untuk itu Pemerintah Provinsi terus memacu upaya meminimalisir angka kemiskinan melalui berbagai program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan).

“Termasuk sinkronisasi data kemiskinan dari setiap kabupaten dan kota di Sulut sangat dibutuhkan untuk meminimalisir angka kemiskinan,” kata Plh Sekdaprov Sulut Asiano Gemmy Kawatu SE MSi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, di Manado, Kamis (11/11/2021) siang.

Menurut Kawatu, koordinasi dan kemitraan serta kerjasama untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran menjadi sangat penting. Makanya, tambah Kawatu, perangkat daerah terkait di Kabupaten dan Kota memberi perhatian mengenai verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing untuk pemenuhan data terbaru dan akurat.

“Sehingga kita lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara untuk mencapai target-target sebagaimana telah kita tentukan. Juga untuk memberi dukungan terhadap pencapaian visi pembangunan menuju Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera,” tukas Kawatu.

Melalui kegiatan ini, Kawatu berharap instansi terkait terus meningkatkan keteguhan tekad dan komitmen untuk terus memberikan karya dan kerja terbaik, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di Sulut.

Katanya, dari kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulut, patut disyukuri menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan menjadi 7,77 persen pada periode September 2021-Maret 2021, dari sebelumnya sebesar 7,78 persen pada Maret 2020-September 2020. Dengan angka 7,77 persen ini, persentase penduduk miskin di Sulut pun menjadi paling rendah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi.

“Capaian yang kita raih hendaknya tidak membuat kita merasa cukup, namun sebaliknya terus meningkatkan sinergitas kerja dan keterpaduan kita. Karena sangat disadari kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan sinergitas dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait,” ujar Kawatu.

Sebaiknya juga, tambah Kawatu, capaian yang telah ditorehkan akan semakin memperkuat komitmen kerja dalam menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan atau berlanjut melalui ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan).

“Masyarakat miskin di daerah Sulawesi Utara masih ada. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama menanggulangi dan mengurangi. Program ODSK harus terus kita jalankan, dan kegiatan-kegiatan inovatif harus kita hadirkan. Sinkronisasi menjadi suatu tuntutan, begitu pula sinergitas yang menjadi faktor utama,” terangnya didampingi Kepala Bappeda Sulut Ir Jenny Karouw Msi.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan pencapaian target maupun sasaran ke depan, anya, data terbaru atau akurat dari tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota menjadi unsur penting, yang secara berkala harus disinkronkan.

Kegiatan ini dihadiri Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota.(hdr/red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.