Sore menjelang malam, Ronny buru-buru berlari ke rumahnya dari pantai sambil menggenggam telepon pintarnya. Warga Pulau Bangka, Minahasa Utara ini bersiap untuk mengisi daya baterai telepon pintarnya karena sebentar lagi jam 18.00, waktunya listrik akan dinyalakan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di pulau tersebut.
“Tadi main game. Ini mau habis baterainya, dan kebetulan sebentar lagi listrik menyala, makanya harus cepat-cepat charge di rumah,” kata pria yang berprofesi sebagai nelayan ini.
Pulau Gangga menjadi salah satu dari 11 pulau yang PLTD-nya akan ‘digantikan’ dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lewat program dedieselisasi sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (persero). 11 pulau di Sulut ini masuk dalam tahap I dedieselisasi oleh PLN.
General Manager PT PLN (persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UIW Suluttenggo) Leo Basuki mengatakan, tingginya risiko distribusi BBM solar untuk PLTD di pulau-pulau tersebut sehingga dedieselisasi menjadi solusinya.
“Memang juga sudah ada rencana optimalisasi potensi EBT. Dan di wilayah kerja PLN Suluttenggo untuk tahap pertama ini memanfaatkan potensi matahari karena lokasinya ada di pulau-pulau,” kata Leo.
Menurutnya juga, sesuai RUPTL 2021, konversi PLTD tahap I akan menggunakan PLTS dengan Battery Energy Storage System (BESS). Dijelaskan, dengan sistem ini PLTD eksisting hanya menjadi cadangan/back-up.
“Dengan begitu listrik akan menyala 24 jam di pulau-pulau tersebut, sama seperti yang di main land (daratan) Sulut. Karena selama ini ada pulau yang listriknya hanya enam jam, ada juga 12 jam,” kata Leo.
Sebagai referensi, dalam RUPTL 2021 telah direncanakan akan mengkonversi PLTD di 200 lokasi, dengan daya terpasang 255.787 kilo Watt (kW) dengan daya mampu 169.391 kW atau 169,391 mega Watt (MW).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara Frans Maindoka didampingi Kepala Bidang Energi Carles Taju mengatakan, memang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mendorong pemerintah pusat dan PLN mencarikan solusi atas ketersediaan listrik di pulau-pulau, terutama terluar, di Sulawesi Utara.
“Sebagian besar pulau berpenghuni sudah berlistrik, tapi tidak 24 jam. Kondisi ini memperlambat perputaran ekonomi masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan. Mereka tidak bisa menampung ikan yang banyak karena tidak ada lemari es untuk mengawetkan ikan lebih lama,” kata Carles Taju.
Program dedieselisasi yang telah direncanakan dalam RUPTL 2021 juga, kata Carles, juga membantu memperbanyak koleksi pembangkit EBT di Sulut, yang saat ini sudah di angka 37 persen dari total bauran energi pembangkit listrik di Sulut.
“Sulut kaya potensi energi matahari, terutama yang di pulau-pulau. Kami berharap akan lebih banyak lagi pulau-pulau di Sulut yang akan dilayani dengan listrik PLTS,” imbuh Carles.(**)
Penulis: Bahtin Razak
