MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap program direct call ekspor komoditas ke Jepang berlanjut lagi. Pasalnya, program sinergi Pemprov Sulut bersama pemerintah pusat tersebut telah memberi keuntungan besar bagi pelaku usaha karena terjadi efisiensi hingga 56 persen.
“Kami sudah hitung telah terjadi efisiensi 56 persen, terutama dari aspek angkutan, selama dilakukan direct call tersebut,” ungkap Kepala Badan Karantina Ikan, Pengandalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado Muhlin SPi MSi dalam press conference Capaian Program 2021 jajaran Instansi Perikanan dan Kelautan, di Manado, Kamis (16/12/2021) sore.
Namun setelah berjalan tiga kali sejak 10 November 2021, kini sudah terhenti lagi. Sebelumnya juga terhenti sejak Juni 2021.
“Karena pesawat Garuda yang biasanya melayani direct call itu sedang dalam perawatan,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Utara Dr Tineke Adam dalam kesempatan yang sama.
Menurut Tineke, pihak Garuda menawarkan armada yang lain yang lebih besar, namun dengan syarat tertentu. “Yang biasanya dipakai selama ini, kan, yang Airbus A-330 200. Pihak Garuda menawarkan pesawat lebih besar, A-330 300 tapi bandara harus punya mobil pemadam yang besar. Apakah pihak bandara mampu sediakan itu? Belum tahu. Makanya, untuk sementara kita tunggu sampai pesawat yang A-330 200 itu selesai maintenance,” kata Tineke kepada www.gosulut.com.
Menurut data BKIPM Manado sejak 23 September 2020 hingga Desember 2020 telah dilakukan 14 kali pengiriman sebanyak 97,9 ton dengan nilai 1,042 Juta Dolar AS. Selanjutnya sejak Januari 2021 hingga Juni 2021 telah dikirim 162 ton berbagai komoditas dengan nilai 1,69 Juta Dolar AS.
“Capaian sejak September 2020 sampai Juni 2021 itu sewaktu kuota pengirim 5 ton sekali kirim. Tapi targetnya sudah dinaikkan pihak Garuda sebanyak 15 ton, dan sudah dilakukan sejak November waktu dibuka lagi direct call tersebut,” ungkap Muhlin.
Meski sudah dinaikkan target kuota pengiriman, kata Tineke menimpali, seluruh pihak terkait di Sulut sebagai pelaksana pengiriman mampu memenuhi kuota tersebut. Contohnya pada awal pengiriman kembali pada 10 November sebanyak 13,3 ton, dan selanjutnya sudah 16 ton lebih.
“Kenaikan target kuota pengiriman tersebut tidak menjadi masalah bagi Pemprov Sulut karena Pak Gubernur Olly Dondokambey sudah menganggarkan subsidi lewat APBD Perubahan 2021. Kalau kurang dari 15 ton, selisihnya dibayar dengan subsidi tersebut,” ungkapnya.
Data diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulut, terdapat kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari Satu Daerah Kab/Kota Dalam Provinsi, dengan paket: Belanja Subsidi Kepada BUMN senilai Rp2 miliar.
Sebelumnya, Kadis Perindag Daerah Sulut Edwin Kindangen pada pelaksanaan direct call 10 November 2021 lalu mengungkapkan tarif angkutan kargo yang ditetapkan Garuda untuk ekspor ke Jepang tersebut sebesar Rp26 ribu per kilogram.
“Jika jumlah kargo kurang dari 15 ton, maka selisihnya dibayar dengan subsidi dikali 26 ribu per kilogram. Contohnya kalau selisihnya 1 ton (1.000 kg), berarti 26 juta selisih dibayar lewat subsidi itu,” kata Edwin. “Kalau lebih dari 15 ton, yah, subsidinya tidak terpakai.”(red)
