SITARO — Tinta emas kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Diketahui, negeri 47 pulau ini kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hebatnya lagi, ini merupakan raihan kesembilan secara berturut-turut. Catatan membanggakan ini diketahui pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, Jumat (12/05/2022).
LHP diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi kepada Bupati Evangelian Sasingen didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sitaro, Djon Ponto Janis, SH, disaksikan anggota DPR RI Pius Lustrilanang, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta jajaran pimpinan daerah se-Sulut.
“Ini merupakan buah kerja keras semua stakeholder terkait,” ungkap Sasingen.
Dikatakannya, raihan opini WTP ke-9 akan terus menjadi komitmen dirinya selaku pimpinan daerah, untuk menyajikan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
“Selain prestasi, tentunya ini juga akan menjadi cambuk bagi saya dan Pak Wakil Bupati, untuk berbuat lebih baik lagi ke depan, menuju WTP 10,” tuturnya.
Senada dengan Bupati, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dr Agus T Poputra, berharap, capaian ini akan terus memotivasi pemerintah daerah dan mitra kerja DPRD untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Dan tentunya hal-hal yang belum baik menjadi umpan balik untuk perbaikan ke depan,” singkat Poputra.
Sekadar diketahui, Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam hasil pemeriksaan BPK RI kali ini menjadi instansi daerah dengan catatan temuan terendah di 15 Kabupaten kota se-Sulut, yaitu hanya 9 temuan.
Angka ini jika dibandingkan dengan Kabupaten kota lain di terbilang baik karena di posisi kedua ada Kota Tomohon dengan 15 catatan, kemudian disusul Kota Manado 17 catatan serta Kabupaten Bolang Mongondow 21 catatan. (gus)
