MANADO – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Sulut telah disepakati pihak Eksekutif dan Legislatif. Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Fransiskus Silangen telah menandatangani dokumen KUA PPAS APBD TA 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (09/08/2022).
Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.
“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat di dalamnya,” kata Gubernur Olly.
“Syukur, komitmen ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian telah memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini, sehingga beberapa tahapan, pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” tambahnya.
Menurut Gubernur Olly, penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS 2023 ini telah disinkronkan dengan Kebijakan Nasional, mulai dari Skala Prioritas Pembangunan Tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang disadur dari Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007; Tema Pembangunan RKP 2023; hingga pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.
“KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah,” terang Gubernur Olly.
Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu ‘Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan‘.
Karena itu, aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2023 nanti, diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro Sulut.
“Merealisasikan prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” kuncinya.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Silangen dan dihadiri para legislator Sulut, Wakil Gubernur Drs Steven OE. Kandouw, Pj. Sekdaprov Dr Praseno Hadi, dan jajaran Pemprov Sulut.(red)
