MANADO – Pimpinan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara telah berganti. Karyadi SE, MM Ak, CA, CFrA, CSFA dari Sulawesi Utara telah ‘dipromosi’ jadi Kepala BPK Jawa Timur. Sementara pengganti Karyadi, Arif Fadilah SE, MM Ak CSFA sebelumnya adalah Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara. Serah terima jabatan digelar Rabu (7/9/2022) malam, di Aula Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Utara.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang hadir mewakili Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih atas dedikasi Karyadi terhadap proses pemerintahan di Sulut, khususnya dalam pendampingan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.
“Terima kasih untuk Pak Karyadi atas karyanya untuk Sulut. Saya atas nama GubernurPemprov Sulut dan 15 bupati/wali kota di Sulut serta rakyat Sulut dari Miangas sampai Pinogaluman menyampaikan terima kasih atas dedikasinya untuk Nyiur Melambai,” kata Wagub Kandouw. “Dan, selamat datang juga untuk Pak Arif Fadilah di Sulawesi Utara. Kami tahu Pak Karyadi sudah berbuat yang baik bagi Sulut, kami berharap Pak Arif lebih baik lagi,” sambung Wagub.
Wagub menambahkan selama ini BPK Perwakilan Sulut telah mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di Sulut. “Kami berharap BPK Sulut terus mendorong Pemda untuk mengelola keuangan agar memiliki output dan outcome yang jelas manfaatnya. Bukan sekadar dibelanjakan saja,” ujarnya.
Anggota VI BPK RI DR Pius Lustrilanang SIP, MSi, CSFA, CFrA dalam sambutannya mengatakan serah terima jabatan seperti ini bukan hanya seremonial semata. Namun lebih pada tujuan untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.
“Yang tak kalah penting juga untuk menjalin komunikasi, membangun sinergi, dan meningkatkan koordinasi dengan bapak/ibu sebagai stakeholders dan mitra kerja BPK,” ujarnya.
Sementara itu, Karyadi yang ditemui wartawan usai serah terima mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pihak, terutama mitra BPK Sulut, bila ada kekhilafan.
“Saya tahu dan sadari masih banyak kekurangan selama saya di BPK Sulawesi Utara. Tapi saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Silahkan kontak saya bila ada yang perlu dikonsultasikan demi kebaikan Sulut, walaupun saya sudah tidak di Sulut,” katanya.
Sekadar referensi, Karyadi yang jadi Kepala Perwakilan BPK Sulut sejak Juli 2019, di akhir-akhir tugasnya di Sulut dia telah berhasil menjadikan pengelolaan keuangan seluruh Pemda di Sulut mendapatkan opini WTP. Sebelumnya, masih ada Pemda yang masih beropini WDP, bahkan untuk LHP 2020 yang diumumkan pada 2021 lalu, Pemkab Minut justru menerima opini TW (tidak wajar). Nanti untuk 2021 barulah menjadi WTP, setelah ada pendampingan ketat oleh BPK Sulut.(red)
