Kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menunjukkan kinerja yang maksimal, yang dibuktikan dengan berbagai usulan program ke pemerintah pusat.
Dan dibuktikan dengan banjirnya proyek prioritas strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di sepanjang tahun 2022 lalu. Bahkan sejumlah mega proyek masih akan hadir di 2023 ini.
Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa mengakui program kerja yang fokus pada pembangunan infrastruktur di Sulut hampir 100 persen direspon positif oleh pemerintah pusat.
Menteri Monoarfa mengakui, selama ini tidak semua proyek diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN.
“Berdasarkan evaluasi, ada usulan dari provinsi diterima 100%, tapi ada juga hanya 20%. Dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” katanya pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 yang dihelat di Hotel Four Point Manado, Senin (21/3/2022) silam.
Menurut Monoarfa, strategi yang dilakukan Gubernur Olly patut dicontoh oleh gubernur lainnya. Ia meminta agar dapat meniru bagaimana cara Olly mengelola program-program yang diusulkan pemerintah provinsi dapat disetujui pemerintah pusat.
“Ayo belajar dari Pak Gubernur Sulut, bagaimana cara Pak Gubernur menyukseskan program-programnya. Di mana 80 sampai 90 persen program usulan bisa terlaksana dengan baik di tangan Gubernur Sulut,” ucapnya.
Melalui forum itu, di mana Sulut menjadi tuan rumah, agar pemerintah pusat mendapatkan masukan berkaitan dengan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur.
“Melalui kegiatan ini, secara efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ungkapnya.
“Kegiatan seperti ini tidak berbeda jauh dengan Musrenbangnas, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. Benar ada Musrenbang, tapi lebih tajam melalui rakor ini, karena kita bisa berdialog sebenarnya apa diperlukan,” sambungnya.
Selain itu juga, Menteri Monoarfa mengakui, selama ini tidak semua proyek diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN.
Usulan prioritas dari masing-masing daerah yang disampaikan menjadi pertimbangan pemerintah pusat, untuk kemudian disetujui masuk dalam program Musrenbangnas tahun 2023 mendatang.
“Memang ada proses Musrembangnas, tapi sekarang Bappenas menjemput bola program program yang benar-benar bisa sinkronisasi antara program pusat dan daerah,“ kata Monoarfa.
Khusus untuk proyek di 2023, Pemprov Sulut melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulut Tahun 2023 yang merupakan agenda penting yang mengungkap gagasan pembangunan ke depan.
Butuh kerja keras dan sinergitas seluruh daerah yang berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Pada forum yang lain, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan sejumlah hal yang perlu disikapi pemerintah daerah pada tahun 2023.
Di antaranya terkait dengan target pusat yang ditetapkan untuk Bumi Nyiur Melambai. Target ekonomi makro itu adalah Pertumbuhan Ekonomi 5 – 5,7 persen, angka kemiskinan 5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 6 – 6,5 persen dan gini ratio 0,355, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 74.
“Menurut hemat saya angka-angka itu rasional. Tapi untuk mencapainya perlu kerja keras. Kuncinya ada pada bapak ibu. Bukan hal yang main-main perlu kerja keras, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk regulasi dari pemerintah pusat,” katanya di Four Points, Selasa (19/4/2022).
Selain itu, terkait dengan pariwisata, Wagub meminta agar tak dikesampingkan. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang mulai menurun diperkirakan tren liburan bakal mengalami kenaikan. “Reborn pariwisata harus kita sama-sama antisipasi. “Tolong perencanaan ke depan pariwisata ini jangan dilupakan,” katanya.
Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Jenny Karouw mengatakan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulut Tahun 2023 merupakan bagian dari proses sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta pendekatan top-down dan bottom-up melalui penyelarasan usulan program/kegiatan antar tingkat Pemerintahan sebagai dasar dalam penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023,” jelasnya.
Pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan dapat merumuskan program/kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dengan fokus sesuai tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan”, yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan.
Sebelumnya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan hasil Rakortekbang Provinsi Sulut diketahui ada 20 urusan proyek kegiatan tahun 2023 antara lain pengadaan tower BTS di Sangihe, Talaud, dan Sitaro.
Selanjutnya pengadaan ternak sapi unggul di Bolmong dan Bolmut serta pengembangan kawasan jagung di Bolmong, Minut, dan Minahasa.
“Ada 516 sub kegiatan dukungan kinerja urusan yang nilainya sebesar Rp520. 200.933.131. Sebesar 33,3 persen urusan kesehatan, 28,6 persen pendidikan dan 10,4 persen urusan pemerintahan,” jelas Fatoni.
Sementara Gubernur Olly mengusulkan 10 program prioritas di Provinsi Sulut ke Bappenas untuk 2023 mendatang. Mencakup pematangan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, pembangunan jalan akses KEK Bitung, pembangunan terminal barang Liwas Kota Manado, pembangunan kantor administrator KEK Likupang, lanjutan pembangunan jalan ruas Bandara Sam Ratulangi-Likupang.
Selain itu, Gubernur Olly juga mengusulkan lima program lainnya yaitu, pembangunan terminal penumpang tipe A Malalayang, pembangunan breakwater pantai Malalayang Teluk Manado, pembangunan sentra komunitas Likupang Desa Marinsow, pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM berkapasitas 20 liter per detik di Likupang, dan pembangunan “Factory Sharing” di Kabupaten Kepulauan Talaud dan kabupaten Minahasa Utara.
“Usulan kita ke pusat diakomodir 90 persen, khususnya apa yang menjadi prioritas pemerintah Sulut oleh Kementerian Bappenas,” ujar Gubernur Olly.
Gubernur Olly juga memastikan proyek pembangunan di Sulut akan terus bergulir di tahun 2023 ini.
Seperti proyek lanjutan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III.
“Ring Road III lanjut lagi tahun 2023, sampai tahun 2024,” kata Gubernur usai Penyerahan DIPA 2023 di Gedung Keuangan Negara, Kota Manado, Senin (5/12/2022).
Olly mengatakan, Sulut sebelumnya sudah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan, yakni Bendungan Kuwil-Kawangkoan dan Bendungan Lolak.
“Pemerintah pusat akan fokus di Ring Road III. Selain itu ada juga pembangunan jalan-jalan nasional,” ujarnya. Ring Road III akan dibangun 11 kilometer dari Kalasey ke Winangun.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulut Hendro Satrio mengatakan, pembangunannya baru 2 tahap dikerjakan dimulai sejak tahun 2021.
Tahap Pertama dibangun tahun 2021 sepanjang 1,5 km dengan anggaran Rp 46 Miliar. Tahap Kedua tahun 2022 menghabiskan anggaran Rp 42 Miliar dibangun sepanjang 1,5 kilometer. Kemudian akan lanjut tahap ketiga tahun 2023 direncanakan akan menelan anggaran Rp37 Miliar dengan panjang jalan mencapai 1,9 kilometer.(adv/dkips)
