MINAHASA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Minahasa, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano menandatangani perjanjian kerjasama (PKS). Ini untuk menindaklanjuti Surat Direktorat jenderal pemasyarakatan Nomor: PAS-UM.01.01-01 Tanggal 17 Januari 2023, perihal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) se-Indonesia.
Menurut Menurut Kepala Lapas Yulius Paath, kerja sama ini guna memberikan hak warga binaan sebagai warga masyarakat Indonesia, dalam rangkah menuju pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Jadi, bukan berarti mereka (warga binaan) sedang menjalani hukuman lantas hak warga negara mereka tidak diberikan. “Satu alasan terselenggaranya PKS ini guna meningkatkan pelayanan pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yakni ke-ikut sertaan dalam pemilu 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, Paath menjelaskan tentunya dapat memberikan dampak positif bagi kedua pihak, serta dengan kesepakatan ini diharapkan seluruh WBP dapat mengikuti pesta demokrasi yang di adakan setiap lima tahun sekali. Adanya PKS ini akan mempermudah sistem dan hubungan kependudukan WBP. Pemanfaatan data kependudukan bagi WB akan menjadi salah satu solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pelaksanaan Pelayanan Publik pun dituntut untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, yang mampu menyederhanakan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik,” jelas Paath.
Sementara, Kepala Dukcapil Minahasa Meidy Rengkuan, SH MAP juga berkomitmen untuk melakukan perekaman dan pemutakhiran data kependudukan bagi WBP Lapas Tondano yang belum jelas data kependudukannya. “Harapannya setelah dilakukan pemutakhiran data WBP yang masih berada di dalam Lapas, atau yang baru masuk lapas maupun yang nantinya telah bebas dapat memperoleh Hak memilihnya,” ia menambahkan. (ric)
