MANADO — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Prof Dr H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH S.U, MIP menyampaikan pesan pemilu damai dari Sulawesi Utara (Sulut).
Mahfud MD memastikan pemerintah bersama rakyat akan menyelenggarakan pemilu serentak pada 2024.
Selain itu, dia juga menepis isu penundaan pemilu karena putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025.
“Kita sudah siap. Pemerintah siap secara teknis, baik di KPU, fasilitas, anggaran dan payung hukumnya,” kata Mahfud MD pada jumpa pers di Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023).
Menurut Mahfud MD, pluralisme di Sulut sangat terlihat. Menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat.
“Tetap menjaga keunikan budayanya,” ujarnya.
Kemudian, kata Mahfud MD, sentimen promordial hampir tidak ada di Sulawesi Utara. Kekompakkan antar pemeluk antar umat beragama begitu terasa.
“Terlihat di sini bukan karena sandiwara-sandiwara tanpa perlu ada rekayasa politik yang besar. Di sini alami dan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.
“Makanya malam ini saya serukan pesan pemilu Damai dari Sulawesi Utara,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey mengungkapkan sangat berterima kasih atas kehadiran Menkopolhukam di Sulut.
“Karena di survey KPU, Sulut merupakan salah satu daerah yang rawan Pilkada, tapi selama saya mengikuti Pilkada tidak ada permasalahan di Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Gubernur Olly pula menambahkan, dengan kehadiran Menkopolhukam di Sulut tambah mempersatukan seluruh masyarakat.
“Dan penyelenggara pemilu serentak di Sulut lebih memberikan semangat, sehingga kita berdoa bersama, agar agenda pemerintah di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dia pula menambahkan, sudah menjadi kewajiban bagi semua untuk bisa mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis. Sebab, sangat menentukan keberuntungan dan arah kehidupan bangsa dan daerah ke depan.
“Agar proses Pemilu dan Pilkada 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerjasama yamg harmoni bagi semua pihak, agar kita bisa berjalan bersama-sama dan di Provinsi Sulut sudah terbukti, dengan kerjasama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik serta berkualitas, taat asas dan taat hukum,” tuturnya.
Dalam pilkada serentak di Sulut, kata Gubernur Olly, kampanye dan politik identitas sampai saat ini belum bermaanfaat, karena masyarakat Sulut bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani.
“Kebhinekaan dan kondisi masyarakat di Sulut sampai saat ini bisa terjaga dengan baik, semua atas peran serta dari stakeholder, termasuk peran serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tentunya forum resmi pemerintah yakni Forum Kerukunan Umat Beragama,” pungkasnya. (red)
