Scroll untuk baca berita terbaru
banner 325x300
Bangga KencanaPemerintahanSulut

BKKBN Sulut Gelar Rakerda Bangga Kencana 2024 dan Percepatan Penurunan Stunting

1203
×

BKKBN Sulut Gelar Rakerda Bangga Kencana 2024 dan Percepatan Penurunan Stunting

Sebarkan artikel ini

MINUT, GS.Com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024. Rakerda digelar di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024), dan dibuka Asisten 2 Setdaprov Sulut Asripan Nani mewakili Gubernur Olly Dondokambey.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.
“Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong,” katanya.
Dalam laporan tersebut, Kaper BKKBN turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023. Antara lain prevalensi stunting Sulut 2023 ada di angka 21,3 persen.
Sementara Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng yang mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menyatakan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah. Juga memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Kata dia, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang tidak dapat diubah atau sulit diubah. Maka pemberdayaan perempuan menjadi hal yang penting.
“Memberdayakan perempuan mempunyai visi ke depan sehingga ketika terjadi penuaan populasi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak, tetap produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut mengatakan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal ini, katanya, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), reproduksi keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS, serta pemanfaatan Bonus Demografi.
“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.
Gubernur menambahkan, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024 .
Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dimana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.
“Oleh karena itu, Pemda se-Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut. Makanya, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” tukas Gubernur.
Hal ini, kata dia, dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat melalui arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.
Program pentahelix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa harus terus dikembangkan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045
Oleh karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak semua pihak bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” ujarnya.
Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.
Sementara itu, dalam Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan yang diberikan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasertya Ichtiarto, Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut Tino Tandaju.
Peserta Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045 ini, antara lain Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra program kerja Bangga Kencana.
Usai acara pembukaan dan pemberian penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI sekaligus Sekum IPADI pusat Turro Wongkaren, SE, MA, PhD, dan dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si, akademisi FEB Unsrat dan Ketua IPADI Sulut.(red)