Scroll untuk baca berita terbaru
unsrat t2
Sangihe

LHP-LPJ Dana Bantuan Parpol di Sangihe Diserahkan ke BPK RI

849
×

LHP-LPJ Dana Bantuan Parpol di Sangihe Diserahkan ke BPK RI

Sebarkan artikel ini

SANGIHE – Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah, Pemkab Sangihe melaksanakan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023, Senin (08/07/2024)

Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, SH, MH, turut hadir bersama perwakilan dari sembilan partai politik penerima dana bantuan keuangan.

Kepala Kesbangpol Sangihe, Golfrid Pella mengatakan, dana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 diberikan kepada sembilan partai politik dengan rincian sebagai berikut:

1. Partai PDI-P: Rp 84.365.800
2. Partai Golkar: Rp 104.914.850
3. Partai Demokrat: Rp 45.363.850
4. Partai Gerindra: Rp 47.301.800
5. Partai NasDem: Rp 62.545.500
6. Partai Perindo: Rp 31.244.500
7. Partai Hanura: Rp 21.718.600
8. Partai Keadilan dan Persatuan: Rp 18.068.700
9. Partai Berkarya: Rp 35.945.300

Atas laporan ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa enam partai politik telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tiga partai lainnya dinyatakan sesuai dengan pengecualian.

Penjabat Bupati Sangihe, Albert Huppy Wounde, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk mengikuti acara ini. Ia menekankan pentingnya bantuan keuangan bagi partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta peraturan terkait lainnya.

Wounde juga memberikan apresiasi kepada parpol yang telah bekerjasama dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK RI.

“LHP ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik untuk Tahun Anggaran 2024, dan sebagai bahan evaluasi untuk pendampingan partai politik dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan,”kata Albert.

Pemanfaatan bantuan keuangan menurut Albert, dapat sesuai dengan peruntukannya, terlebih untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, termasuk pentingnya penyampaian LPJ tepat waktu guna menciptakan tertib administrasi dan menghindari penyimpangan, sehingga tidak ada kendala dalam proses pencairan bantuan untuk tahun berikutnya.

“Semuanya ini hanya akan berhasil lewat sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan semua partai politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe,”pungkas Wounde

Turut hadir Ferdy Panca Sinedu mewakili Ketua DPRD Sangihe, Asisten 1 Yohanis Pilat, Asisten 3 Veibe Bawole, Inspektorat Daerah N. Pande. (d’frendy)