MANADO, gosulut.com – Tiga daerah di Sulawesi Utara adu gagasan tentang rencana investasi dalam iven North Sulawesi Investment Challenge (NSIC) 2024. Adu gagasan oleh tiga terbaik dari 15 pemerintah kabupaten/kota di Sulut itu digelar oleh Regional Investment Relation Unit (RIRU) Sulut, Kamis (18/07/2024) pagi hingga siang, di Hotel Luwansa Manado.
Tiga pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Proyek Pengembangan Potensi Pariwisata Pulau Likri, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengajukan Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Refuse Derifed Fuel (RDF), dan Proyek Pembangunan Obyek Wisata Danau Linow Lahendong oleh Pemerintah Kota Tomohon
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko menyebutkan penjaringan yang ketat digelar 4 hingga 5 Juli 2024 lalu. Seleksi oleh RIRU Sulut, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Sulut bersama Pemerintah Provinsi Sulut.
“Nantinya yang terbaik dari NSIC 2024 ini akan dipromosikan dalam North Sulawesi Investment Forum (NSIF) mendatang. Status tiga proyek ini sudah clean and clear,” ujar Prasmuko didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulut Syaloom Korompis dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut Reza Dotulong.
Sebelumnya dalam sambutannya Andry Prasmuko menyebutoan bahwa tujuan NSIC ini adalah indetifikasi investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Gelaran ini nantinya berdampak pada potensi ivestasi di Sulut,” kata Prasmuko.
Karo Perekonomian Reza Dotulong yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Steve HA Kepel mengapreasi BI Sulut, dalam kapasitasnya dalam RIRU Sulut. “Kami berharap BI terus hadir. Tidak hanya berhenti di promosi, namun juga di sisi hulu melalui penggalian potensi investasi di Sulut,” ujar Dotulung.
Sementara Kepala DPM-PTSP Sulut, Syaloom Korompis menguraikan proyek investasi para finalis. Sedangkan penilaiannya oleh para dewan juri nasional. Seperti Badan Pembangunan Nasional (Bapenas); PT SMI (Sarana Multistruktur Indonesia), perusahaan pembiayaan proyek fisik di bawah Kementerian Keuangan; serta dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Tiga proyek ini sudah pasti akan jadi perhatian pemerintah, baik daerah dan pusat, untuk kemajuan daerah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan selebihnya tergantung penilaian dewan juri,” ujar Syaloom.(irz/red)
