Menyusuri koridor komplek kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Utara di Maumbi, Minahasa Utara, cukup melelahkan tapi adem karena suasana alam terbuka yang hijau segar. Bangunan pelindung koridor sudah tak mengkhawatirkan lagi lantaran kondisinya baru dengan konstruksi baja ringan—tahan terhadap karat dan gerogotan rayap.
Bangunan rekondisi koridor ini menjadi salah satu legacy Drs. Royke Marhaen Tumiwa MPd. Setelah empat tahun lebih memimpin BPSDM Sulut, 1 Juni 2025 dia akan mengakhiri masa pengabdian sebagai PNS hampir 40 tahun.
Pria kelahiran 9 Mei 1965 ini mengaku banyak sukacita yang dirasakan selama menjadi birokrat. Alasannya karena pamong senior ini bermodalkan konsep dan inovasi dalam pekerjaan.
“Kebebasan berpikir untuk kemajuan itu sangat penting, terutama dalam dunia birokrasi untuk melayani publik,” kata alumni Akademi Pemerintahan Daerah Negeri (APDN) Sulut ini.
Ketika mengunjungi BPSDM, khususnya beberapa tahun belakangan setelah ditangani Roy Tumiwa, kondisinya telah bertransformasi menjadi ‘kampus’ yang nyaman dan berkelas. Roy Tumiwa berhasil membangun ekosistem BPSDM Sulut, yang ditandai dengan berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Selain kondisi fisik dan lingkungan sekitar yang dibenahi, Tumiwa yang kembali ke habitatnya—sempat menjadi salah satu eselon 4—pada 22 Juli 2020, langsung tancap gas. Prestasi BPSDM Sulut antara lain mendapatkan pengakuan melalui penghargaan dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) berupa dua akreditasi terbaik untuk BPSDMD Sulut.
Yakni Akreditasi BINTANG I dan Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA/PIM 3) meraih Akreditasi A. Dari hasil akreditasi ini, BPSDM Sulut diperkenankan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) atau Diklat Pim 2. Kini sudah berjalan 3 tahun.
“Ini bisa diwujudkan setelah penantian belasan tahun karena tekad untuk menjadikan BPSDMD sebagai centre of excellent dan laboratorium kompetensi birokrat Sulut,” kata Tumiwa.
Di BPSDM juga untuk pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mendapat akreditasi A dari LKPP. Sehingga BPSDM Sulut berkompeten menggelar pendidikan dan pelatihan sekaligus penerbitan sertifikat kompetensi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dan juga proses pembelajaran di BPSDM telah menggunakan pembelajaran modern dengan aplikasi penyelenggaraan LMS dan dilengkapi dengan fasilitas outdoor class serta fasilitas smart learning.
Legacy yang ditinggalkan pria yang mengawali karir PNS pada tahun 1985 tidak sedikit. Sebagai birokrat inovatif dan smart, di setiap tempat ditugaskan ada saja inovasi yang dihasilkan.
Karir birokratnya melejit sepulang dari tugas belajar S2 di Universitas Negeri Jakarta dan meraih gelar MPd. Ia diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (Kabag TUP) saat Sekdaprov dijabat alm. Johanis Kaloh menjabat. Di masa itu, jabatan Kabag TUP sangat sentral perannya. Ya, konseptor dokumen kebijakan pimpinan tinggi, dan ‘komandan’ administrasi Pemprov.
Tiga kepemimpinan Sulut yang dilayaninya sebagai Kabag TUP: Gubernur Alm. A.J. Sondakh; Penjabat Gubernur Lucky Korah; dan Gubernur Alm. S.H. Sarundajang. Dinilai berhasil di TUP, Roy kemudian dipromosi ke jabatan eselon 2 sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut di usia yang terbilang muda 40 tahun.
Tumiwa menjadi orang dekat dan kepercayaan SHS. Ia banyak memberikan advice kepada orang nomor 1 Sulut kala itu. Ia juga dipercaya menjadi juru bicara Gubernur SHS.
Lebih 4 tahun dipercaya sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Tumiwa berhasil membawa Pemprov Sulut dua kali juara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Ia kemudian dipromosi menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut pada tahun 2011 di periode ke-2 Gubernur SHS menjabat. Di BKD, Tumiwa membuat BKD Sulut sebagai daerah pertama penerima BKN AWARD atas keberhasilan mengelola administrasi kepegawaian tahun 2011, daerah pertama mengeluarkan Merid System dengan Pergub Pola Karier PNS Sulut, Pergub Standard Kompetensi Jabatan setiap jenjang dan jenis jabatan, Pergub Kenaikan Paangkat Otomatis, serta Dokumen Kepegawaian Berbasis Digital. Ada juga Sistem Pelayanan Menggunakan Sistem Barcode, serta Absensi Digital pada Tahun 2012, Tallent mapping dengan assesment kompetensi bekerjasama dengan HIMPSI Sulut Tahun 2012.
Sedikitnya 13 inovasi yang dihadirkan selama di BKD, sehingga pemerintah pusat mengganjarnya dengan penghargaan kenaikan pangkat istimewa: dari IV/c ke pangkat IV/d tanpa menunggu periodisasi 4 tahun.
Setelah dari BKD Tumiwa digeser ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut. Di Dispenda, Tumiwa melakukan berbagai terobosan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Ini membuahkan hasil dengan beberapa kali target pendapatan naik secara signifikan. Bahkan di era Tumiwa target PAD bisa tembus di atas Rp 1 triliun. Tercapai. Padahal ketika ia pertama menjabat target PAD masih di angka Rp400-an miliar.
Setelah Gubernur Olly Dondokambey menjabat, Tumiwa digeser ke Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik. OPD baru. Susunan organisasi baru, personil baru, hingga tata kerja yang baru.
Dengan kemampuan inovasi, di sini Tumiwa berhasil membuat kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government Provinsi Sulut lewat Pergub 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis IT. Ini adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan SPBE adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Dari berbagai prestasi itu, Roy Tumiwa dikenal sebagai pamong handal dengan kompetensi mikro manajemen atau perfeksionis, dan sangat memperhatikan kesejahteraan bawahan.
“Kekompakan atau team building itu juga sangat penting dalam organisasi, dan kesejahteraan jadi paling penting,” ujarnya.
Sebagai birokrat yang ingin kemajuan, dia selalu memaksa bawahan menjadi mamusia pembelajar dengan membangun kualitas diri.
“Semboyan saya: staf jangan mencuri kemuliaan pimpinan, tapi berpikir lebih cerdas dari atasan (brain trust),” ujar birokrat yang berpegang pada motto: Jabatan jangan dicari, tapi Siapkan diri untuk menduduki jabatan.(bahtin)
