MANADO, gosulut.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN menggelar kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (13/6/2025) di Ballroom Four Points Manado ini dihadiri oleh seluruh Kepala Perwakilan BKKBN se-Sulawesi, Kepala Bappeda se-Sulawesi, serta kepala OPD KB se-Sulawesi.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan PJPK 2025-2029 dan rencana aksi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Acara ini juga menjadi forum penting bagi penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam menghadapi tantangan kependudukan secara komprehensif.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonavasius Prasetya Ichtiarto memaparkan bahwa hasil evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima pilar menunjukkan masih adanya tantangan. Antara lain: Masih ada daerah yang menyusun GDPK belum mencakup keseluruhan pilar; Oversimplikasi dalam penyusunan GDPK sehingga konten GDPK antarwilayah cenderung seragam, tanpa mempertimbangkan konteks lokal; Output GDPK seperti visi, misi, dan roadmap masih lemah dalam mendefinisikan arah pembangunan kependudukan berkelanjutan; dan Indeks Pembangunan Berbasis Kependudukan (IPBK) belum digunakan secara optimal sebagai indikator keberhasilan PJPK.
“Perlu langkah-langkah operasional yang diterjemahkan ke dalam PJPK,” ujarnya.
Bonavasius menegaskan bahwa posisi GDPK dan PJPK dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional sangat krusial sebagai basis perencanaan. Alasannya karena penduduk (manusia) menjadi subyek pembangunan.
Untuk memperkuat implementasi, Deputi juga memaparkan perkembangan instrumen pemantauan serta langkah-langkah operasional internalisasi PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kegiatan regional ini diharapkan mampu menghasilkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kependudukan yang lebih baik,” katanya.
“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 harus ditopang SDM berkualitas, keluarga yang tangguh, dan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Bonavasius.
Sebelumnya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka telah membuka rangkaian kegiatannya. Tampak hadir Kepala Kemendukbangga Provinsi Sulut dr. Jeanny Winokan, Inspektur Wilayah I Sunarto, Dirjen Bangda Kemendagri (Via Zoom) Rendy Jaya Laksmana, Forkopimda Sulut.(arz)
