MANADO, gosulut.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Se-Sulawesi, di Ballroom Four Points Manado, Jumat (13/06/2025) pagi.
Agenda ini dibuka Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Hadir juga Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailangkay, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonavasius Prasetya Ichtiarto, Inspektur Wilayah I Sunarto, Dirjen Bangda Kemendagri (Via Zoom) Rendy Jaya Laksmana, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, serta sejumlah kepala instansi pemerintah, dan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di seluruh Sulawesi.
Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai teknis internalisasi PJPK.
Sasaran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) mencakup lima sasaran utama yang menjadi fokus utama dalam pembangunan kependudukan pada periode 2025-2029, antara lain:
- Pengelolaan Kuantitas Penduduk: Pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB.
- Peningkatan Kualitas Penduduk: Akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.
- Pembangunan Keluarga: Program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak.
- Penataan Persebaran Penduduk: Menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
- Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan: Sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.
Wamen Isyana dalam sambutannya mengingatkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045.
“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah,” ujar Wamen.
Ia juga menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda.
“Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Harus punya program Quick Wins,” ujar Wamen Isyana.
Sedangkan Kemendukbangga/BKKBN telah menelurkan program quick wins dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, antara lain: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING); Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA); Gerakan Ayah Teladan (GATI); Lansia Berdaya; dan Super Apps Keluarga Indonesia.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Victor Mailangkay dalam sambutannya menyampaikan 8 misi utama Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029, salah satunya adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.” ujar Wagub.
Mailangkay juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulawesi Utara dan sekitarnya.(arz)
