LOLAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow terus mempercepat pemenuhan data dan dokumen pendukung pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026.
Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui rapat desk dan evaluasi teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, S.Tr.T., pada Senin (28/9/2026), bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh indikator penilaian tata kelola pemerintahan yang menjadi persyaratan MCSP KPK dapat terpenuhi secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengumpulan dan sinkronisasi data, kelengkapan dokumen pendukung, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi masing-masing perangkat daerah pengampu.
Wakil Bupati Dony Lumenta menekankan pentingnya keseriusan, koordinasi, dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti setiap indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD bersama tim teknis agar bergerak cepat dan memastikan dokumen yang dipersyaratkan oleh KPK dapat dipenuhi, diunggah, serta dilaporkan secara akurat dan tepat waktu.
Menurutnya, pemenuhan data MCSP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam rangka mengoptimalkan capaian pelaporan MCSP KPK Tahun 2026, Pemkab Bolmong melibatkan 11 OPD pengampu utama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan berbagai indikator penilaian.
Kesebelas OPD tersebut meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat DPRD (Setwan), Badan Keuangan Daerah (BKD), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Inspektorat Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
Melalui rapat desk dan evaluasi teknis ini, Pemkab Bolaang Mongondow berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab dalam memenuhi setiap indikator MCSP KPK Tahun 2026.
Upaya tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat langkah pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow.(*)
