MANADO, gosulut.com – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay tinggal menghitung hari. Sesuai jadwal pelantikan akan digelar serentak, di Istana Presiden Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang
Kepada sejumlah media YSK menegaskan bahwa ketika pemerintahannya mulai jalan, dia bersama Victor akan menerapkan open management atau transparan.
“Saya dan Pak Victor sepakat open management, tranparansi,” kata YSK.
Terkait anggaran pemerintahan pembangunan untuk Sulut, YSK menyentil soal hutang pemerintah daerah. Namun melalui ABPN, Sulut mendapat ‘bantuan’ Rp22,4 triliun.
“APBD kita ini 3,8 triliun untuk setiap tahun, hutang kita juga banyak sekali. Tapi gubernur nggak gagal. Tapi saya dibantu bapak Presiden ditambah APBN 22,4 triliun. Boleh kita miskin begini, tapi aku punya presiden. Presiden bantu kita 22,4 triliun untuk Sulawesi Utara,” beber YSK.
Sekadar referensi, pernyataan YSK soal bantuan dari APBN 2025 ini sesuai data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 yang diserahkan Gubernur Olly Dondokambey kepada instansi penerima, 18 Desember 2024 lalu. Data yang dilansir Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Keuangan Sulawesi Utara Rp22,4 triliun itu terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat Rp8,345 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp14,090 triliun.
Sejumlah kalangan menilai status YSK yang memiliki hubungan erat sebagai mantan bawahan Presiden Prabowo semasa di Kopasus dulu, dan sebelum dicalonkan sebagai Gubernur Sulut adalah Staf Khusus Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, menjadi posisi yang spesial baginya. Dan, status ini merupakan keuntungan besar bagi rakyat Sulawesi Utara.
“Suatu kebanggaan bagi warga Sulut dimana Gubernur Sulut terpilih mendapat perhatian spesial dari Presiden Prabowo. Terlebih ikatan emosional yang kuat juga karena Prabowo berdarah Minahasa (Langowan),” tukas Ronny di salah satu rumah kopi di Manado.
Timpal warga lainnya, hal ini pun mirip dengan Gubernur Sulut saat ini Olly Dondokambey bahwa di dua periode bersama Wagub Steven Kandouw juga mendapat perhatian pemerintah pusat, karena Presiden Jokowi saat itu disokong oleh PDI Perjuangan. Proyek strategis seperti jalan tol Manado-Bitung diselesaikan, bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak selesai, penataan Kawasan wisata Malalayang dan Bunaken, pengembangan bandara Samrat dan pembangunan bandara baru di Sulut, dan proyek strategis lainnya.(red)
