MANADO, gosulut.com — Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Sulawesi Utara, Kamis (13/11/2025). Kedatangan PPUU DPD RI ini dengan tujuan Inventarisasi Materi Penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025–2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2026.
Tim disambut Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado. Gubernur mengatakan pemerintah daerah Sulut siap memberi masukan terhadap Prolegnas Prioritas 2026 yang sedang disusun oleh tim PPUU DPD RI ini.
“Masukan itu untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam proses legislasi nasional, serta menjamin produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat di daerah,” kata Gubernur Yulius.
Katanya, sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah untuk mendukung arah pembangunan nasional. Sehingga serapan aspirasi mengenai isu strategis dari daerah terkait prioritas legislasi nasional akan bermanfaat untuk daerah dan juga nasional, karena hal tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan, dan ada juga kemungkinan untuk disusun baru untuk periode 2025–2029.
“Ada beberapa bidang untuk penyelarasan program legislasi nasional dengan kebutuhan pembangunan di Sulawesi Utara. Bidang tersebut yakni ekonomi, tata kelola pemerintahan dan sosial,” tukasnya.
Tim PPUU DPD RI ke Sulut ini dipimpin oleh Wakil Ketua PPUU Reidno Graal Taliawo (Senator asal Maluku Utara) dan Sewitri (Senator asal Riau) didampingi oleh senator asal Sulut Cheries Harriete, serta senator Andika Mayrizal Amir, Hj Amaliah, dan sejumlah anggota Tim PPUU lainnya. Hadir juga sejumlah bupati di Sulut, pimpinan SKPD Pemprov, akademisi, dan tokoh masyarakat.(adv)
