MANADO, gosulut.com—Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sulut 2025 lalu menunjukkan kinerja positif. Situasi ini tercermin lewat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun (96,38%), sedangkan realisasi belanja daerah ‘tertekan’ di angka Rp3,32 triliun (91,36%). Dengan kata lain masih tersisa (Silpa) Rp330an miliar.
Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut menyebutkan, kinerja pendapatan daerah yang mencapai 96,38% itu ditopang oleh
himpunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp1,39 triliun (91,87%), dengan kontribusi utama dari pajak daerah.
“Realisasi belanja daerah tercatat di level 91,36%) mencerminkan pengendalian belanja yang efektif,” demikian rilis resmi Pemprov Sulut dan disebarkan Dinas Kominfo Persandian dan Statistik. Menariknya, dari total belanja itu, belanja modal mencapai 94,06%. “Kondisi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.”
Terkendalinya belanja hingga anggaran masih tersisa merupakan bagian strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang secara konsisten melaksanakan kebijakan efisiensi belanja daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD sejak awal tahun.
Kebijakan ini diwujudkan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan yang kurang prioritas, serta penajaman alokasi anggaran pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Efisiensi belanja tidak hanya dimaknai sebagai upaya penghematan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja dan memperkuat disiplin fiskal. Dengan demikian, efisiensi belanja menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, yang secara konsisten mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah dalam kerangka visi pembangunan Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” demikian pernyataan dalam rilis yang sama.(red)
