“Ada beli dimana? Siapa yang buat?” tanya Mimi kepada anaknya yang menyodorkan sebotol abon Cakalang dan sebungkus kripik ubi. “Halal ini?” sambung Mimi. “Beli sama teman. Pokoknya aman, mam. Ini ada label halal,” ujar Nur, anaknya yang mengaku membantu temannya pemilik usaha camilan itu untuk dipromosi ke pihak lain selain lingkungan pertemanan mereka.
Pertanyaan skeptis seperti ini, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut Prof. Dr. K.H. Nasrudin Yusuf MAg., kerap ditemui di masyarakat Sulawesi Utara, khususnya yang beragama Muslim. Sebab ajaran agama Islam sudah menetapkan batas yang jelas, mana yang boleh (halal) dan yang tidak boleh (haram) dikonsumsi—dalam konteks makan dan minum.
“Karena halal itu berkaitan dengan ibadah. Makanya harus jelas dan pasti,” ujar Prof Nasrudin.
Namun, katanya, dalam konteks kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan status halal memberi jaminan atas produk yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh siapa saja. Menurut Prof Nasrudin, khususnya di Sulawesi Utara yang mayoritas warganya non muslim, tidak semua konsumen adalah warga non muslim dan tidak semua produsen makanan/minuman adalah warga muslim.
“Makanya sangat diperlukan label halal untuk produk yang dijual warga. Sertifikasi halal, khususnya makanan dan minuman, dapat meningkatkan daya saing produk lokal Sulut baik di pasar domestik maupun ekspor,” ujar mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini.
Sementara akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado Dr. Syarifuddin MAg. berpendapat ekonomi syariah telah mengakselerasi daya saing dan ekosistem halal daerah. Katanya, penguatan keuangan syariah nasional, yang mencetak rekor aset Rp3.131,02 triliun pada 2025, menjadi pendorong utama transformasi UMKM daerah.
“Sinergi dengan program pembinaan Bank Indonesia Sulut berupa PATUA dan WANUA yang telah membina 228 UMKM di 15 kabupaten/kota Sulut menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Antara lain, sebut Syarifuddin, pengembangan halal value chain: pembinaan end-to-end (korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan) yang terintegrasi dengan jaminan halal (quality assurance) meningkatkan produktivitas UMKM hingga 4,8% dan omzet 83%.
Selanjutnya memperkuat kapasitas UMKM lokal untuk menembus pasar ekspor dan pasar digital, mendukung ekspor komoditas unggulan daerah (seperti minyak nabati). Selain itu, integrasi rantai pasok halal pada kelompok komoditas pangan (khususnya sektor pertanian dan perikanan padat karya) memperkuat efektivitas program TPID, sehingga inflasi Sulut tetap terjaga.
“Artinya bisa menjaga stabilitas harga dan dampak sosial ekonomi,” ujarnya.
Syarifuddin menegaskan berdasarkan arahan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, serta arahan pemerintah pusat sektor ekonomi yang paling potensial dikembangkan melalui pendekatan syariah di Sulawesi Utara mencakup sektor riil berbasis rantai pasok halal (halal value chain), pariwisata ramah Muslim, serta pembangunan infrastruktur berbasis pembiayaan syariah.
Sektor unggulan serta program prioritasnya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan pangan halal yang merupakan pilar utama komoditas lokal yang didorong untuk masuk ke dalam ekosistem produk halal. Langkah melalui hilirisasi produk unggulan hasil perkebunan (seperti kelapa dan pala) serta pertanian ke dalam kerangka industri produk halal yang siap diekspor maupun untuk konsumsi domestik, serta kemandirian pangan berbasis pesantren yang mereplikasi model bisnis syariah di lingkungan pondok pesantren untuk memproduksi komoditas pangan halal guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sebagai provinsi bahari, katanya, industri perikanan Sulut juga memiliki potensi besar melalui penerapan standar halal-thayyiban (aman dan menyehatkan) yang bernilai tambah tinggi di pasar global. Pendekatan syariah diterapkan menyeluruh dari proses penangkapan, pengolahan (pabrik pengalengan ikan), hingga rantai distribusi.
“Sektor pariwisata juga potensial melalui pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) untuk mendukung ekosistem wisata kuliner. Termasuk penyediaan hotel dan restoran tersertifikasi halal oleh halal center setempat,” bebernya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun merespon baik atas berbagai kajian bahwa sertifikasi halal sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk UMKM daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Jenny Komaling mengatakan pemerintah pusat secara direktif meminta pemerintah daerah memfasilitasi UMKM produsen makanan dan minuman di daerah untuk memiliki sertifikat halal.
“Kami sebagai fasilitator di daerah terus melakukan sosialisasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 kepada pelaku UMKM,” ujarnya seraya menyebut sebelumnya Pemprov Sulut telah memfasilitasi pelaku UMKM memanfaatkan program sertifikat halal gratis (Sehati).
Bahkan, kata Jenny, sesuai dengan PP 42/2024 Pasal 160 batas waktu penerapan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman UMK per 18 Oktober 2026, sehingga yang belum memiliki sertifikat halal berpotensi dikenai sanksi administratif berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Di Sulut, kata Jenny, untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 700 pelaku usaha, 780 jumlah sertifikat untuk 2.530 produk yang difasilitasi oleh program Sehati.
“Tapi yang berwenang penuh menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Ada dua jalur, yakni reguler dengan pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun jalur self-declare yang melalui verifikasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH),” ungkapnya.
Kadis menjelaskan produk makanan dan minuman yang wajib bersertifikasi halal, yang diatur lewat PP 42/2024 itu adalah produk yang dijual di toko atau pasar swalayan.
“Untuk produk UMKM yang dijual secara mandiri, kewajiban sertifikat halal akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
UMKM Naik Kelas
Bagi pelaku usaha, sertifikat halal sangat berpengaruh pada omzet. Contohnya produk bernama Badonci, aneka camilan khas Sulawesi Utara yang diproduksi PT Badonci Kawanua Jaya.
Pemilik usaha Badonci, Mila Amelia mengaku setelah ada sertifikat halal segala produknya langsung melanglang buana. Ke lokal Sulut, Nusantara, bahkan hingga ke benua Eropa dan Amerika.
Dia bercerita, usaha awalnya dimulai pada 2017 dengan produk abon roa dan cakalang. Saat itu hanya untuk kalangan terbatas, khususnya teman-teman dekatnya. Mila mengaku, di masa itu beberapa kali dia menawarkan produknya ke supermarket. Tapi ditolak karena tidak memiliki sertifikat halal.
“Saya pikirnya waktu itu untuk mengurus sertifikasi halal ribet dan mahal. Produksinya pun tidak konsisten, sampai datang pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Kreasi produk pun terus diciptakan, hingga muncul camilan kripik kelapa atau coconut chip berbagai varian rasa. “Produk ini yang booming membuat nama Badonci naik,” katanya.
Di suatu waktu di 2020 mendapat kesempatan mengikuti pelatihan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA), pendampingan usaha dari hulu ke hilir oleh Perwakilan Bank Indonesia Sulut.
“2021 diwisuda setelah beberapa bulan dibina dan didampingi. Kami menjadi angkatan pertama WANUA,” katanya.
Dalam pendampingan program WANUA ini, kata Mila, sudah termasuk pengurusan sertifikat halal. “Semuanya gratis difasilitasi BI,” ujarnya seraya menyebut hingga kini sudah 12 sertifikat halal yang dimiliki usahanya.
Apa dampak dari sertifikat halal atas produk Badonci? “Wih, banyak. Intinya kepercayaan konsumen tinggi, dan omset meningkat,” ujar Mila.
Dia bercerita, pernah digaet oleh Kementerian Perindustrian untuk mengikuti pameran produk di Global Halal Summit (GHaS) 2025 di Malaysia. Juga pameran produk di Brunai Darussalam.
“Saat jamuan kenegaraan oleh KBRI, pejabat kedubes mengungkapkan bahwa masyarakat di Malaysia, Brunai, muslim Singapura, dan warga muslim di ASEAN sangat ketat dengan jaminan halal produk yang akan dikonsumsi. Pertama yang ditanya: ‘apakah produk ini halal?’” beber Mila menceritakan pengalamannya itu.
Dengan status halal yang valid atas produknya juga membuat segala camilan, khususnya keripik, sudah ‘ekspor’ ke berbagai negara.
“Kalau dengan volume ton-ton pakai kontainer, mungkin belum. Tapi kalau ke luar negeri, sudah tak terhitung negara mana saja tertuju sebagai ole-ole,” ungkapnya.
Bahkan, produksi Badonci pun sudah menjadi langganan di lemari pajangan supermarket Market City di BSD, PIK, Bogor, dan Sunter.
Sertifikat Halal
Di Sulawesi Utara belum banyak pelaku usaha dan produk bersertifikasi halal. Data yang termuat dalam aplikasi SIHALAL BPJPH, hingga Desember 2024 sertifikat halal yang telah terbit sebanyak 2.876 untuk 6.788 produk.
BPJPH pun telah menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026. Untuk Sulut sebagaimana data Rekapitulasi SEHATI 2026 punya kuota 7.216. Namun hingga 25 September 2026 baru terpakai sebanyak 759 sertifikat (10,5%). Atau masih ada kuota gratis 6.457.
Menurut pengawas produk halal di UPT BPJPH Sulawesi Utara, pengurusan sertifikat halal produk makin mudah, dan transparan.
“Membuat akun, mendaftar online, hingga membayar biayanya pun online. Petugas di daerah hanya mendampingi dan mengawasi proses,” kata Fildzah Isti Dukalang, salah satu petugas pengawas di BPJPH Sulut. “Untuk menetapkan fatwa ada lembaga lain. Kalau di Sulut di LPH LP-POM MUI, ada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), dan LPH Hidayatullah,” ungkapnya.
PERAN BI
Perwakilan Bank Indonesia Sulut secara aktif dan konsisten terus berupaya mendukung penguatan ekonomi syariah di Sulawesi Utara. Karena BI menilai ekonomi Syariah yang memiliki ekosistem yang kuat sangat potensial untuk menjaga ketahanan ekonomi.
“Perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari aspek aset maupun pembiayaan, yang terus positif menunjukkan ekonomi dan keuangan syariah mulai diterima masyarakat,” ujar Kepala BI Sulut Joko Supratikto
Peran aktif BI dalam menggerakkan ekonomi Syariah di Sulut antara lain melalui penguatan halal value chain. Antara lain mencakup fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha/UMKM berkolaborasi dengan BPJPH, Halal Center maupun Lembaga Pemeriksa Halal; fasilitasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) dan Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U) Halal di Manado dan Bolsel; peningkatan literasi ekonomi syariah dan halal lifestyle kepada masyarakat Sulut di kegiatan Hijrah Sulut Fest bulan Februari dan Urban Digifest bulan Agustus; Perluasan Ziswaf (Zakat Infaq Sodaqoh & Wakaf) melalui program WAKAFEIN yaitu penyaluran dana yang ditujukan ke program wakaf produktif; pelatihan dan pendampingan UMKM Halal Fashion; program kemandirian ekonomi pondok pesantren; hingga business matching pembiayaan syariah kepada para pelaku usaha dengan perbankan/lembaga keuangan syariah.
SYARIAH BUKAN HANYA ‘MILIK’ MUSLIM
Ketua MUI Sulut Prof. KH Nasrudin Yusuf menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan Syariah bukan hanya untuk masyarakat muslim. Sebab, praktiknya sudah lama di Indonesia.
“Koperasi itu adalah sistem ekonomi Syariah. Kan sistemnya bagi hasil. Jadi semua kalangan boleh terlibat, asalkan prinsip-prinsip syariah teguh diterapkan,” ujarnya
Sementara akademisi Dr. Syarifuddin berpendapat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Utara dijalankan secara inklusif dan selaras dengan falsafah lokal Sitou Timou Tumou Tou (manusia hidup untuk memanusiakan orang lain). Ini menggambarkan nilai keadilan, transparansi, dan pemerataan kesejahteraan menjadi fokus utamanya.
Hanya saja, katanya, masih adanya miskonsepsi sosiokultural dan paradigma pelaku usaha soalresistensi merek halal sebagai isu keagamaan.
“Sebagian masyarakat non-Muslim masih menganggap sertifikasi halal sebagai simbol identitas agama tertentu, bukan sebagai standar mutu, kebersihan, dan kesehatan (thayyiban).
“Sampai muncul anggapan bahwa produk buatan warga Muslim otomatis halal, sehingga proses sertifikasi resmi kerap dianggap sebagai beban biaya dan administrasi tambahan yang tidak diperlukan. Semua anggapan ini harus dinafikkan,” tukasnya.(bahtin)
