KOTAMOBAGU, gosulut.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu terus mempererat hubungan emosional dan sinergi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Customer Gathering. Acara yang diselenggarakan di Kota Kotamobagu ini dihadiri oleh perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), instansi kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, serta sejumlah instansi pemerintah dari berbagai wilayah di Bolaang Mongondow Raya.

Kegiatan ini dirancang khusus sebagai wadah interaktif bagi PLN untuk semakin mendekatkan diri dengan setiap pelanggan dan calon pelanggan. Melalui ruang dialog yang terbuka, PLN berupaya memahami secara langsung dinamika kebutuhan kelistrikan di berbagai sektor, sekaligus memperkenalkan beragam solusi inovatif yang dapat mendukung aktivitas operasional instansi serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Wahyu Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran PLN di tengah-tengah masyarakat dan instansi mitra tidak hanya sekadar menyalurkan tenaga listrik, tetapi juga membangun kedekatan personal dan kebersamaan yang erat dengan setiap pelanggan.

“Melalui kegiatan Customer Gathering ini, kami ingin menegaskan bahwa PLN senantiasa berupaya hadir lebih dekat dengan setiap pelanggan. Kami percaya bahwa komunikasi yang hangat, terbuka, dan berkesinambungan adalah kunci utama dalam memahami kebutuhan di lapangan. PLN ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari para mitra kerja dan pelanggan, sehingga kami dapat terus menghadirkan pelayanan kelistrikan yang andal, solutif, dan benar-benar berorientasi pada kepuasan pelanggan,” ungkap Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah topik strategis turut dibahas secara mendalam, meliputi kondisi sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) yang saat ini berada dalam kondisi andal, pengenalan produk dan layanan modern PLN, pemanfaatan energi bersih, hingga komitmen bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Raya.

Salah satu agenda yang menarik perhatian para peserta adalah pengenalan pemanfaatan kompor induksi sebagai bagian dari gerakan elektrifikasi nasional. Kompor induksi dihadirkan sebagai alternatif teknologi memasak modern yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan.

Pengenalan ini bertujuan untuk memperluas wawasan pelanggan bahwa energi listrik kini dapat diaplikasikan secara lebih luas dalam menunjang aktivitas sehari-hari, tidak hanya terbatas pada sektor penerangan atau operasional perkantoran semata.

Manager PLN UP3 Kotamobagu, Ade Arrang Malle Mantiri menambahkan bahwa kemitraan strategis yang terjalin lewat kegiatan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik di wilayah kerjanya.

“Melalui Customer Gathering ini, kami memperkuat kemitraan sekaligus membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan pelanggan dan instansi potensial. Harapannya, sinergi yang terbangun tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pemanfaatan energi listrik yang efisien, tetapi juga turut memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Raya,” ujar Ade.

Apresiasi positif juga datang dari perwakilan tamu undangan yang hadir. Kegiatan ini dinilai sangat membantu instansi pemerintah dan mitra kerja dalam memahami lebih dekat peta jalan kelistrikan serta inovasi layanan dari PLN.

Melalui suksesnya penyelenggaraan Customer Gathering ini, PLN UP3 Kotamobagu dan PLN UID Suluttenggo kembali memperkuat komitmennya untuk mengedepankan prinsip customer focus. Dengan mengutamakan keandalan pasokan, kedekatan emosional dengan pelanggan, serta kolaborasi lintas sektoral, PLN siap terus mengawal kelancaran pelayanan publik serta kemajuan daerah di bumi Bolaang Mongondow Raya.(red)

Artikel Customer Gathering PLN UP3 Kotamobagu Perkuat Kolaborasi dan Kedekatan dengan Pelanggan untuk Layanan Andal pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

MANADO, gosulut.com—Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) 1 Manado memulai proses pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) 2026. Sebanyak 194 perkumpulan petani pemakai air (P3A) menandatangani pakta integritas dan perjanjian kerja sama (PKS), di Manado Mercure Hotel, Kamis (18/06/2026).

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 1 BWSS 1 Manado Camella Seroy dalam laporannya menyebutkan tahun 2026 ini Kementerian PU lewat SK Menteri PU nomor 1776/2026 mengalokasikan 194 P3A untuk Sulut. Jumlah itu tersebar di 127 desa/kelurahan di Sulut.

“Lokasinya di tujuh kabupaten/kota yang memiliki lahan sawah. Yakni Bolmong, Boltim, Bolmut, Bolsel, Minahasa, Kotamobagu, dan Tomohon,” kata Camella dalam laporannya.

Menurut Camella, setiap kelompok menerima dana fisik Rp195 juta. Jika dikalikan dengan 194 kelompok penerima manfaat, ada Rp37,38 miliar anggaran untuk perbaikan irigasi desa, dan dikerjakan sendiri oleh petani. “Dalam agenda penandatanganan PKS ini P3A akan menerima dana 70 persen tahap pertama,” ungkapnya.

Camella juga menegaskan, dalam perjanjian kerja sama itu ada poin penting bagi P3A adalah menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai dengan kontrak kerja.

“Jika terjadi wanprestasi di sisi P3A ada konsekuensi sesuai PKS itu. Yakni sanksi teguran, penundaan pembayaran, hingga berkonsekuensi hukum,” ujarnya dalam laporan itu.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala BWSS 1 Manado Rommy Tongkeles dalam sambutan pembukaan agenda mengungkapkan bahwa alokasi untuk Sulut merupakan perjuangan aspirasi legislator DPR-RI asal Sulut yang duduk di Komisi V, Yasti Soepredjo Mokoagouw.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yasti sehingga Sulut mendapatkan alokasi 2026 ini terbilang banyak. Kami berharap para pihak yang terlibat nanti dalam program ini: P3A dan TPM (Tenaga Pemberdayaan Masyarakat) harus komitmen dengan aturan dan PKS yang sudah ditandatangani,” ujar Tongkeles.

BWSS, katanya, akan mengawasi ketat proses pekerjaan konstruksi sehingga hasilnya berkualitas, dan berdampak pada produktivitas sawah petani.

“Karena sistemnya pemberdayaan sehingga dikerjakan secara swakelola oleh P3A. Tidak boleh sama sekali dikontrakkan kepada siapapun,” ujar Tongkeles, menegaskan.

Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan BWSS 1 Manado Ronald Perengkuan menjelaskan dana Rp195 juta setiap kelompok P3A itu hanya digunakan untuk fisik.

“Diprioritaskan untuk pekerjaan fisik saluran demi peningkatan manfaat irigasi,” katanya.

Dijelaskan juga bahwa saluran irigasi yang jadi sasaran adalah irigasi desa yang dindingnya hanya tanah, yang airnya banyak hilang sebelum sampai ke petak-petak sawah petani.

“Pekerjaannya betonisasi saluran irigasi yang sebelumnya hanya tanah sehingga air yang masuk ke sawah lebih optimal, dan dampaknya frekwensi tanam meningkat,” ungkapnya.(red)

Artikel 194 Kelompok P3A di Sulut Terima Dana Peningkatan Jaringan Irigasi Lewat P3-TGAI pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

MANADO, gosulut.com—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) memberikan persetujuan izin usaha perusahaan pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar. Persetujuan izin perusahaan pergadaian pertama di SulutGo ini sebagai bagian dari upaya memperkuat industri pergadaian yang sehat, transparan, serta meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pemberian izin usaha yang berlokasi di Kotamobagu tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi SulutGo Nomor KEP-50/KO.16/2026 tanggal 22 April 2026 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar.

“Perizinan yang diberikan kepada PT Pergadaian Mas Sinar merupakan izin usaha perusahaan pergadaian pertama yang diterbitkan bagi perusahaan gadai yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo,” kata Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar.

Izin usaha PT Pergadaian Mas Sinar juga telah diumumkan secararesmi melalui Pengumuman OJK Nomor PENG-2/KO.163/2026 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Pergadaian Mas Sinar yang ditetapkan di Manado pada 23 April 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Sesuai keputusan tersebut, PT Pergadaian Mas Sinar beralamat di Jalan Yos Sudarso Terminal Serasi Ruko Nomor 2A/3A, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wilayah kegiatan usaha di Kota Kotamobagu.

Sesuai izin ini, PT Pergadaian Mas Sinar diwajibkan untuk mulai melakukankegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejaktanggal izin usaha ditetapkan serta mencantumkan informasisecara jelas pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuaiketentuan Pasal 48 Peraturan OJK mengenai Pergadaian, meliputi:

 • Nama dan/atau logo perusahaan pergadaian;

• Nomor dan tanggal izin usaha serta pernyataan bahwaperusahaan berizin dan diawasi oleh OJK;

• Hari dan jam operasional; serta

• Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

 Disebutkan juga, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas KeuanganIlegal (Satgas PASTI), sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(UU P2SK), terus melakukan langkah penertiban dan tindakanterhadap entitas pergadaian yang belum berizin di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tahapan penanganan dilakukan mulai dari klarifikasi hingga penghentian kegiatan usaha sampai izin resmi diterbitkan.

Kata Sianipar, OJK mengimbau masyarakat agar menggunakan jasa dan bertransaksi hanya dengan pelaku usaha pergadaian yang telahterdaftar dan/atau berizin serta diawasi oleh OJK. “Pengumuman pemberian izin usaha ini disampaikan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai legalitas pelaku usaha pergadaian,” tutup Sianipar.(red)

Artikel Perdana, OJK SulutGo Terbitkan Izin Usaha Pergadaian di Sulut pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

BITUNG, gosulut.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu menorehkan prestasi membanggakan di bidang keselamatan kerja. Dalam rangkaian Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kota Bitung, PLN UP3 Kotamobagu mencatatkan diri sebagai salah satu menerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident).

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus kepada manajemen PLN sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja selama periode penilaian yang ketat.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo, Usman Bangun memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian yang diraih oleh unit di bawah naungannya. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan indikator keberhasilan transformasi budaya kerja di tubuh PLN.

“Kami di PLN memiliki prinsip bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Penghargaan Zero Accident yang diraih PLN UP3 Kotamobagu adalah bukti nyata dari kedisiplinan insan PLN dalam menjalankan instruksi kerja sesuai SOP. Kami terus mendorong seluruh unit untuk menjadikan K3 bukan sebagai beban aturan, melainkan kebutuhan dasar dan gaya hidup dalam bekerja,” tegas Usman.

Usman menambahkan bahwa di tengah tantangan cuaca ekstrem dan medan geografis Sulawesi Utara yang menantang, menjaga nihil kecelakaan kerja membutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat serta pengawasan berlapis di setiap titik pekerjaan.

Manager PLN UP3 Kotamobagu, Reki Wowiling menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari konsistensi seluruh personil, mulai dari pegawai hingga mitra kerja di lapangan, yang senantiasa menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama di atas segalanya.

“Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh insan PLN UP3 Kotamobagu yang setiap hari berjuang memastikan listrik tetap menyala dengan tetap menjaga keselamatan diri. Budaya Zero Accident ini akan terus kami perkuat, karena layanan kelistrikan yang andal hanya bisa dicapai jika proses kerjanya berjalan aman dan berkelanjutan,” ujar Reki.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini mengusung semangat kolaborasi nasional. PLN UP3 Kotamobagu secara aktif terus melakukan berbagai langkah preventif, seperti; Safety Briefing: Pelaksanaan diskusi keselamatan setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, Inspection and Audit: Audit berkala terhadap alat pelindung diri (APD) dan peralatan kerja, dan Digitalisasi K3: Penggunaan aplikasi pemantauan keselamatan kerja secara real-time di lapangan.

Melalui momentum Bulan K3 Nasional 2026, PLN UP3 Kotamobagu berkomitmen untuk terus meningkatkan awareness dan disiplin K3 di seluruh lini. Langkah ini sejalan dengan visi PLN untuk menghadirkan layanan kelas dunia yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga menjamin keamanan bagi pekerja, mitra kerja, dan masyarakat luas.(red)

Artikel PLN UP3 Kotamobagu Raih Penghargaan Zero Accident 2026 dari Pemprov Sulut pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

Kepala BWS Sulawesi I Manado, Sugeng Harianto menjelaskan Kementerian PU memiliki peran dalam penyediaan infrastruktur sumber daya air, khususnya irigasi, untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk dalam program swasembada pangan.

“Karena ada target besar dalam hal penyediaan pangan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

BWS Sulawesi I Manado, katanya, berupaya memastikan ketersediaan dan terpenuhinya air irigasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman sawah dan meningkatkan hasil panen dengan pengelolaan sistem irigasi yang baik dan merata.

Hal itu sebagaimana ditegaskan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

“Inpres ini menyatakan bahwa semua kewenangan boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pekerjaan bisa dilimpahkan ke APBN melalui Inpres,” kata Sugeng.

Adapun kegiatan-kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh BWS Sulawesi I Manado di Tahun 2025 antara lain: Rehabilitasi jaringan utama DI Sangkub, DI Dataran Kota Kotamobagu, kegiatan tersier yang bekerjasama dengan TNI, dan Program P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) yang merupakan program padat karya tunai dari Kementerian PU.

Ada juga kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sumur pada Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Infrastruktur ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan air yang sebelumnya hanya bergantung pada air hujan untuk satu kali panen per tahun. Dengan memastikan sumur-sumur berfungsi optimal, petani dapat mengakses air tanah selama musim kemarau, memungkinkan mereka untuk bertani lebih dari sekali setahun dan menjaga ketersediaan air untuk tanaman.

“Tahun 2025 ini kita targetkan 80 lokasi rehabilitasi JIAT dan 32 lokasi pembangunan baru,” paparnya.

Kabalai menambahkan bahwa Menteri PU juga telah mengamanatkan konversi mesin pompa diesel ke listrik PLN. Sementara untuk area terpencil atau yang jauh dari jaringan listrik PLN, digunakan sistem solar cell atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Kalau untuk program-program Tahun 2026 BWS Sulawesi I Manado masih mengacu pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, sebagaimana arahan Presiden,” ujar Sugeng.

Sebelumnya Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BWS Sulawesi I Jacqueline  Tahar selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa Forum Komunikasi Publik (FKP) ini sebagai sarana dialog dan komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengetahui kekurangan dari Unit pelayanan publik di lingkungan BWS Sulawesi I Manado, dan mengidentifikasi masalah usulan perbaikan terkait pelayanan publik baik infrastruktur maupun pelayanan publik non infrasruktur di BWS Sulawesi I Manado,” bebernya.

Kegiatan FKP ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Allanos Kawengian, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA Vivienne Panelewen, pengelola media, insan pers, dan LSM.(red)

Artikel Sugeng: 2025, Prioritas BWSS 1 Mendukung Ketahanan Pangan pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

Mobil Honda HR-V seri lama berjalan pelan menyusuri jalanan aspal lapis penetrasi (lapen) bercampur permukaan tanah berbatu di Kelurahan Pobundayan, Kotamobagu, akhir Juli 2025. Menyusuri jalan ke arah perkebunan, mobil berkelir putih ini diikuti sejumlah mobil rombongan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut).

Berhenti di depan rumah semi permanen di kawasan perkebunan cabai dan tomat, seorang pria berkaos oblong dongker dengan celana panjang krem khaki turun dari pintu sopir. Dengan cepat langsung menuju ke kebun di samping rumah itu, diikuti oleh sejumlah pegawai BI Sulut.

“Eh, itu bapak yang di kios tadi to?” tanya Deidy, rekan wartawan yang diajak BI Sulut bersama saya meliput agenda di Kotamobagu. “Iya, yang punya kios dan usaha bawang goreng di rumah tadi,” jawab saya. “Wih, biar cuma petani tapi ‘kancang’ (tajir, red). Tidak gampang sekelas petani punya oto harga 300an juta,” ujarnya, terkesima.

Rasa penasaran Deidy pun dia lanjutkan hingga ke lahan perkebunan hampir satu hektare yang sedang ditumbuhi cabai merah, cabai rawit, tomat, dan bawang merah yang siap panen. “Pak, nanti kalo boleh kita wawancara dengan latar belakang tanaman-tanaman itu, ya,” pinta Deidy kepada Fadly Paputungan, Ketua Kelompok Tani (Poktan) ‘Berkah’ Kotamobagu, sosok yang turun dari mobil HR-V tadi.

Setelah melakukan liputan lapangan dan pengamatan proses penyiraman tanaman dengan sprinkler semi otomatis, serta wawancara kepada Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto, rasa penasaran Deidy sedikit terobati dengan penjelasan Fadly Paputungan soal keberhasilan kelompok tani yang dibina BI Sulut sejak 2020 itu.

“Pantas ‘kancang’, bukan cuma di sini lahan pertaniannya, ada beberapa lokasi, termasuk yang kita kunjungi tadi di Lolayan,” kata salah satu wartawan Metro TV perwakilan Sulut itu.

Sekadar informasi, lahan pertanian milik Poktan Berkah di Lolayan (perbatasan Kotamobagu dan Bolaang Mongondow) di jalan nasional Matali-Torosik itu, saat kunjungan akhir Juli 2025, akan diganti tanamannya dengan yang baru setelah cabai rawit yang sudah tidak produktif dicabut. Lahan pertanian ini yang menerapkan digital farming bantuan BI Sulut sejak November 2024 lalu.

Menurut Fadly, Kelompok Tani Berkah awalnya beranggotakan 10 orang. Komoditas garapan adalah bawang merah. Sejak 2020 menjadi petani unggulan binaan BI Sulut. Kini, kelompok tani Berkah sudah meningkat jadi Cluster bawang merah, yang sebelumnya gabungan kelompok tani (Gapoktan), karena usahanya sudah sampai bawang goreng.

“Awalnya lahan dan sistem pengelolaan penanaman masih kami lakukan manual. Tapi setelah dibantu dan dibina BI, ada perubahan pola pikir yang juga merubah pola pengelolaan usaha kami,” katanya kepada gosulut.com.

Fadli Paputungan menambahkan pelatihan yang diberikan oleh BI selama satu tahun sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas usaha pertanian mereka.

“Awalnya kami masih menggunakan alat sederhana, dan hasilnya biasa-biasa saja. Setelah dibantu BI, seperti seperti sprinkler, kultivator kecil, dan tanki semprot hasilnya sangat memuaskan,” tambah Fadli.

Pencapaian yang cukup monumental adalah panen bawang merah pada April 2025 lalu. Yakni panen raya 10.000 pohon bawang merah, dengan hasil 7 ton di lahan 5.000 meter persegi.

“Hasil itu ‘hanya’ dari kira-kira 400 kilogram bibit. Kami sempat memasarkan 2 ton bawang merah dalam satu minggu dengan harga Rp40.000 per kilogram,” ungkap Fadly. “Hasilnya juga kami sudah bisa membeli lahan sendiri,” tambahnya.

Untuk pemasaran hasil bawang merah, ungkap Fadly, hingga kini kelompoknya masih memprioritaskan pasar lokal Kotamobagu. Namun bila kebutuhan lokal sudah cukup, akan dilempar ke luar daerah.

“Contohnya saat ini pasokan dari luar untuk Kotamobagu masih minim, sehingga produksi kami masih untuk lokal. Kalau kelebihan stok, biasanya dikirim ke Ternate atau Papua,” katanya.

Kepala BI Sulut Joko Supratikto pun terkesima dengan pengelolaan usaha pertanian yang dilakoni Poktan Berkah setelah melihat situasi di lokasi Lolayan dan aktifitas di usaha produksi bawang goreng di kediaman Fadly Paputungan di Pobundayan.

Di lahan kebun Lolayan, Joko menyaksikan langsung operasional alat digital farming bernama ‘Habibi Grow’ yang terpasang di bangunan induk kelompok tani. Menurut Fadly, teknologi digital farming yang digunakan pada lahan Poktan Berkah ini utamanya adalah smart irrigation system yang dikembangkan oleh Habibi Garden, sebuah perusahaan asal Kota Bandung, Jawa Barat, yang bergerak di bidang teknologi pertanian.

Teknologi yang diberi nama ‘Habibi Grow’ ini memungkinkan proses penyiraman tanaman, pemberian pupuk maupun penggunaan pestisida pengendali hama dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi ‘Habibi Garden’ yang tersedia di smartphone.

Katanya, fitur lain pada teknologi digital farming ini adalah Habibi Nutrition Pro yang merupakan sensor tanah dan cuaca. Melalui teknologi ini mereka mampu memantau kondisi keasaman dan kebasaan (pH) tanah dan berbagai unsur hara tanah seperti natrium (N), fosfor (P), dan kalium (K) secara real time.

“Jika mendengar penjelasan Pak Fadly, alat digital farming ini sangat memudahkan kerja karena hanya lewat HP android saja untuk penyiraman dan pemupukan bisa dilaksanakan. Tidak perlu ke lokasi, apalagi harus buang-buang waktu mengitari lahan untuk menyiram dan memupuk tanaman. Efektif dan efisien,” ujar Joko.

Saat kunjungan itu, tanaman cabai rawit di lahan perkebunan Lolayan beserta instalasi penyiraman (sprinkler) sudah dicabut karena akan diganti dengan tanaman baru. “Rica (cabai rawit) sudah habis waktu produksinya karena sudah beberapa kali dipanen. Akan diganti dengan yang baru,” kata Fadly.

Selanjutnya, Joko Supratikto dan tim BI Sulut juga diajak melihat langsung hasil usaha kelompok yang dijual di kios pangan Berkah di depan rumah Fadly. Ada bawang merah, tomat, cabai rawit, cabai keriting, dan sejumlah jenis sayuran yang dipasok oleh petani lain di luar kelompok tani Berkah.

“Bahan jualan di sini, termasuk sayur-sayuran, semuanya dari lokal,” ungkap Fadly didampingi istri tercinta, Merlin Manoppo.

BARENG MAMI: HILIRISASI BAWANG MERAH BERKAH

Selanjutnya Joko Supratikto bersama tim diantar ke bagian belakang rumah untuk melihat proses produksi bawang goreng “Bareng Mami’, dan juga pembangunan rumah produksi bawang goreng tersebut. Usaha ini merupakan hilirisasi hasil bawang merah Poktan Berkah.

“Oh, jadi bapak-bapak yang di kebun, ibu-ibu yang olah jadi bawang goreng. Ini namanya menciptakan nilai tambah ekonomi,” kata Joko sambil tersenyum dan mengacungkan jempol.

“Kami sebagai Wanua (wirausaha unggulan Sulawesi Utara) juga dibantu oleh BI Sulut untuk perluasan produksi ini. BI Sangat membantu kami,” ungkap Merlin Manoppo.

Untuk hasil produksi bawang goreng, kata Merlin, usaha kelompok ini memproduksi hingga 100 kilogram (bawang mentah) per pekan. Pasarnya adalah restoran, rumah makan, dan pasar di lokal Kotamobagu hingga ke area Manado dan sekitarnya.

“Keuntungan 30-40 persen, dengan nilai pendapatan sebulan pun yang mencapai Rp30 juta. Sangat lumayan untuk membantu ekonomi anggota, bahkan membeli atau menambah lahan pertanian kami,” ujarnya. Pekerja di usaha bawang goreng ini adalah istri atau keluarga para anggota Poktan Berkah.

Dari mana saja bahan baku? Soal ini Fadly mengungkapkan pemasok terbesar adalah Poktan Berkah. Hanya saja, bila kelompok ini produksi kurang atau tidak ada produksi, usaha Bareng Mami meminta pasokan dari kelompok tani lain.

“Iya, tidak selalu dari Poktan Berkah. Kan, lahan kami tidak bisa selalu ditanami bawang merah. Harus selang-seling untuk menjaga keseimbangan tanah. Polanya: dalam setahun dua kali bawang merah, sekali tanam cabe rawit dan tomat,” ungkap Fadly kepada gosulut.com. “Artinya, lahan harus produktif terus untuk menjaga pendapatan anggota kelompok,” kata dia menambahkan.

Fadly juga berterima kasih kepada Bank Indonesia Sulut yang memberi atensi atas usaha ‘sampingan’ kelompok berupa bawang goreng.

“Idenya juga kita diskusikan dengan BI. Ternyata sangat potensial. Buktinya, sekarang kami dibantu BI untuk memperluas lokasi usaha bawang goreng ini,” ujar Fadly.

PATUA DAN WANUA

Kelompok tani Berkah Pobundayan Kotamobagu hanya satu dari 85 Petani Unggulan Sulawesi Utara (Patua), dan usaha bawang goreng ‘Bareng Mami’ satu dari 148 Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (Wanua). Sejak 2020 hingga 2025 total sudah 233 Wanua dan Patua yang dibina Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut. Dari 85 Patua, UMKM pertanian yang dibina BI Sulut paling banyak di sub lapangan usaha hortikultura.

Selain Kelompok Tani Berkah, yang menarik bagi BI Sulut juga adalah Koperasi Tani Rukun Pemuda Kristen Taraitak (RPKT) Kelompok Dua, Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa. Pada 24 Juli 2025 lalu, komunitas anak muda pecinta pertanian yang menamakan diri sebagai Koperasi Tani RPKT Kelompok Dua ini memanen perdana cabai merah keriting (CMK). Momen panen perdana yang disaksikan Kepala BI Sulut Joko Supratikto ini dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gudang milik komunitas.

Ketua Koperasi Tani RPKT Ivan Welang kepada gosulut.com mengungkapkan komunitas tani milenial ini beranggotakan 106 orang, yang keseluruhannya anak muda.

“Semuanya belum menikah, hehehe,” ungkapnya.

Meski masih muda, kata Ivan, seluruh anggota satu visi bahwa walaupun hanya bertani namun ada hasil yang bisa diperoleh untuk kesejahteraan anggota. Makanya, hingga kini komunitas ini sudah punya lahan garapan hingga lima hektare.

“Komoditas yang kami garap ada cabai merah keriting, tomat, timun, dan juga padi,” ungkapnya.

Soal pendampingan BI Sulut lewat program Patua, Ivan menyebutkan komunitasnya yang terdiri atas sejumlah kelompok tani, dibina BI sejak 2021 atau Angkatan ke-2. Katanya, dalam pendampingan selama setahun, mereka dibekali oleh para coach mumpuni sehingga bisa menguasai berbagai teknik bertani, memasarkan hasil, hingga mengelola keuangan.

“Kami boleh tahu cara mengolah tanah yang baik, mengendalikan hama, dan membuat pupuk dari limbah makanan dan tanaman,” ungkap Ivan.

“Dalam bimbingan pengelolaan keuangan, kami jadi tahu cara menekan biaya produksi dalam penanaman, sehingga pengeluaran menurun tapi produksi naik,” ujar ‘Nyong’ yang mengecap pendidikan teologi dengan gelar magister teologi (MTh) dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan AZR Wenas itu.

Ivan pun sangat bersyukur bantuan bimbingan BI itu telah menghantarkan komunitasnya ke pencapaian tertinggi sejak mereka berkomunitas.

“Untuk sekarang pencapaian tertinggi kami boleh membeli lahan, dan sementara membangun Gudang koperasi pertanian,” ujarnya.

Sementara Joko Supratikto mengatakan, bagi BI, program Patua dan Wanua tersebut memperkuat kontribusi dalam pengendalian inflasi dan pengembangan sektor riil, khususnya sektor pertanian hortikultura melalui dukungan nyata kepada petani milenial.

“BI terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintah khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi dan swasembada pangan melalui program nyata di sektor pertanian yang menyasar ke petani muda,” ujar Joko Supratikto saat menghadiri panen cabai merah keriting milik RPKT tersebut.

Joko juga menyampaikan rasa bangga menyaksikan semangat dan keberhasilan petani muda mengembangkan cabai merah keriting (CMK).

“Saya bangga bisa menyaksikan petani milenial ini berhasil menjadi petani yang handal. Ketua RPKT Bapak Ivan ini merupakan salah satu dari PATUA binaan BI sejak tahun 2021. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa bertani pun juga bisa buat kita sejahtera,” ujar Supratikto.

Katanya, kelompok RPKT ini sejak tahun 2021 secara konsisten menanam CMK. Untuk itu BI melalui program ketahanan pangan telah memberi dukungan kepada Kelompok Tani Palemboyan yang merupakan bagian dari RPKT tersebut. Hal ini sebagai wujud nyata mendorong peningkatan kapasitas produksi petani di Minahasa.

“Dari catatan kami, RPKT ini sejak tahun 2021 secara konsisten menanam CMK. Melihat konsistensi penanaman yang dilakukan didukung jumlah lahan yang cukup luas dan tentunya semangat yang tinggi dari para petani muda RPKT dalam membudidaya komoditas cabai, maka pada tahun 2024 BI Sulut menyalurkan bantuan Program Ketahanan Pangan kepada Poktan Palemboyan yang merupakan bagian dari RPKT berupa handtrakctor, sprayer, bibit, mulsa, serta aneka pupuk, dan fungisida maupun insektisida,” ujar Supratikto.

HORTIKULTURA, SUB SEKTOR PALING ‘TAJIR’

Data hasil analisa BI Sulut yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi pangsa PDRB Sulut. Di triwulan II 2025 sebagaimana laporan perekonomian yang dilansir BI Sulut pada Agustus 2025, meski lapangan usaha ini tumbuh 6,76 persen, namun masih lebih rendah dibanding triwulan I 2025 yang tumbuh 7,73 persen.

Dipaparkan juga bahwa sub lapangan usaha perkebunan dan perikanan yang mengalami perlambatan memicu kontraksi di lapangan usaha ini. Pun demikian sub lapangan usaha tanaman pangan ada kenaikan namun masih sedikit tertahan akibat komoditas padi yang belum maksimal karena cuaca.

Namun demikian, di sub lapangan usaha pertanian secara keseluruhan terdeskripsi pada nilai tukar petani (NTP). Sebagaimana laporan resmi statistik BPS Sulut, NTP Sulut sepanjang 2025 terus naik. Yakni di Januari tercatat bernilai 119,66 terus menanjak hingga Juni telah berada di level 130,35.

Di bulan Juli 2025 NTP naik lagi hingga level 134,92 atau naik 3,51 persen dibandingkan dengan bulan Juni 2025 yang bernilai 130,35. Kenaikan NTP disebabkan Kenaikan Indeks Harga yang diterima Petani (It) yang lebih besar dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib). Nilai It di Juli naik sebesar 5,23 persen, sedangkan nilai Ib naik sebesar 1,67 persen.

Secara spesifik, NTP Juli misalnya, NTP Tanaman Pangan (NTPP) mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen menjadi 112,43 dibanding bulan sebelumnya yang bernilai 110,43.

NTP Hortikultura (NTPH) juga mengalami kenaikan signifikan hingga sebesar 18,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Yakni dari 213,05 di Juni menjadi 251,91 di Juli. Kenaikan NTPH disebabkan oleh kenaikan nilai It yang lebih besar dibandingkan kenaikan nilai Ib. Nilai It mengalami kenaikan sebesar 19,51 persen sementara nilai Ib ‘hanya’ naik sebesar 1,07 persen.

Kenaikan It NTPH di Juli disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani pada kelompok sayur sayuran sebesar 21,64 persen yang disumbang oleh komoditas tomat, bawang daun, kentang, cabai rawit, kol/kubis, dan cabai merah. Kelompok tanaman obat-obatan juga mengalami kenaikan sebesar 2,16 persen yang disumbang oleh komoditas kemangi.

Bila melihat struktur penyusun NTP di Sulut, sub sektor hortikultura nilainya selalu berada di atas 200, sedangkan sub sektor lain ‘hanya’ berada di atas 100 (lebih sedikit).

“Jangan heran tingkat kesejahteraan petani hortikultura lebih tinggi dibanding dengan petani sub sektor lainnya,” kata akademisi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof Dr. Johannes E.X. Rogi.

Pernyataan Prof. Rogi ini relevan dengan pengakuan sejumlah pegawai toko telepon seluler di itCentre Manado. Ridwan, misalnya, mengaku beberapa kali mengatarkan pesanan cash on delivery (COD) telepon seluler ke pembeli di Tomohon.

“Banyak (pembeli) yang tinggal di jalan belakang Pasar Tomohon (kawasan perkebunan hortikultura),” ungkap Ridwan.

Menurut Prof. Rino—sapaan Johannes Rogi—wajar bila NTP hortikultura sangat tinggi. Sebab, komoditas tersebut harganya tidak diatur (oleh pemerintah atau regulator lain).

“Hortikultura itu komoditas pasar bebas. Harganya bergantung kondisi stok dan permintaan pasar. Tidak sama dengan beras (padi),” ujarnya.

Tidak mengherankan pula, sambungnya, BI Sulut memberi atensi lebih kepada petani hortikultura dalam program Patua.

“Di Sulut, komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, tomat, dan bawang, yang sering menyebabkan ketidakstabilan inflasi karena fluktuasi harga yang terkadang ekstrem. Wajar bila BI lebih mengutamakan pembinaan petani hortikultura karena komoditasnya jadi langganan penyebab inflasi,” tukas akademisi yang juga dosen di Pascasarjana Unsrat ini.

Sementara akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado (Unima) Dr. Robert Winerungan berpendapat tidak masalah harga komoditas naik, asalkan kenaikan itu dinikmati oleh petani.

“Misalnya beras atau cabai rawit, harganya kan selalu menimbulkan inflasi tinggi. Tidak jadi persoalan bila harga itu dinikmati oleh petani, asalkan jangan hanya di pihak distributor atau pedagang! Hanya menimbulkan ketidakadilan itu,” ujarnya.

Makanya, kata Winerungan, pemerintah harus hadir dan intervensi agar apa yang diusahakan oleh petani, kembali ke petani dalam bentuk kesejahteraan.

“Jangan sampai harga komoditas sudah ‘menyusahkan’ semua kalangan (pembeli), tapi yang menikmati bukan produsen atau petani. Dalam kasus ini pemerintah harus hadir,” ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat, Dr. Vecky Masinambow berpendapat bahwa BI dalam tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sudah pasti memperhatikan laju inflasi. Demikian juga BI Sulut, katanya, bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) selalu memantau dan kontinyu melaksanakan kegiatan untuk menstabilisasikan harga.

“Aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi upaya BI untuk menjaga inflasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi, terutama di daerah,” kata ekonom Unsrat yang dipercaya jadi tim ahli ekonomi sejumlah pemerintah daerah di Sulut itu.

Masinambow juga mengapresiasi BI Sulut yang komit terus memfasilitasi dan membina petani dan UMKM dengan berbagai pelatihan pengembangan usaha, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas produksi pangan dan kelancaran distribusi termasuk barang-barang yang menjadi pemicu inflasi.

“Program Patua dan Wanua oleh BI Sulut sangat bermanfaat untuk stabilisasi ekonomi, khususnya harga pangan,” ujarnya.

POTENSI EKONOMI DAN STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI

Joko Supratikto ketika hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bolaang Mongondow Utara (Boltara), 30 Juli 2025, menyentil kondisi Boltara sebagai daerah peringkat 3 penghasil beras di Sulut, setelah Bolaang Mongondow dan Minahasa, namun pemicu inflasi di daerah justru beras, dan juga cabai rawit.

Dalam perjalanan perdananya ke Boltara saat itu, dia melihat hamparan lahan potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

“Saya lihat komoditas cabai rawit yang potensial di lahan-lahan itu. Kalau lahan sawah, mungkin tinggal produktifitasnya yang perlu ditingkatkan,” ujar Supratikto. “Sayangnya di Boltara hanya ada satu Patua yang jadi binaan BI untuk tanaman jagung. Sejak 2023 jadi binaan BI,” katanya menambahkan.

Joko juga menyarankan agar Boltara bisa studi banding ke Kotamobagu, karena ada Patua binaan BI Sulut, yakni Poktan Berkah yang pengelolaan usaha bawang merah dari hulu hingga ada produk hilirisasi berupa bawang goreng.

“Bagus sekali (pengelolaannya). Kami berharap di sini tambah lagi kelompok tani dan wirausaha yang mau jadi binaan BI. Kami yakin di Boltara ini sangat potensial,” imbuhnya.

Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajuddin Lasena menanggapi paparan Kepala BI itu dengan mengungkapkan permasalahan utama yang membelit pertanian di Boltara adalah kemampuan dan pola pikir petani lokal.

“Petani lokal kami masih konservatif, sehingga kami sudah mendatangkan ahli dari IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk membimbing kelompok tani di sini. Tapi baru mulai,” kata Lasena. “Kami juga akan mendorong ada kelompok tani atau wirausaha yang mau mendaftar jadi binaan BI seperti di daerah lain,” tambah Lasena.

Untuk Poktan Berkah, Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib, turut mengapresiasi keberhasilan menjadi salah satu Patua percontohan di Sulut. Makanya wali kota berharap keberhasilan ini dapat menginspirasi kelompok tani lainnya dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, perbankan, dan petani.

“Kami akan terus berupaya memperluas akses pasar bagi produk pertanian Kotamobagu, agar Sulawesi Utara dapat menjadi kekuatan baru di sektor pertanian,” tegas Wenny.

Sedangkan Bupati Minahasa Robby Dondokambey dalam panen cabai merah keriting (CMK) oleh Koperasi Tani RPKT Taraitak Langowan, memberi apresiasi kepada BI Sulut yang sudah berkolaborasi mendukung petani milenial di Minahasa. Apresiasi yang sama juga kepada RPKT yang telah konsisten menunjukkan hasil kerja nyata dalam budidaya pertanian hortikultura.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa RPKT ini telah melakukan panen kesekian kalinya. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan penanaman CMK yang dilakukan di Minahasa. Selain itu kami juga apresiasi kepada BI karena keterlibatan BI mulai dari pelatihan, pendampingan hingga penguatan kelembagaan kepada RPKT ini kami pandang sebagai sinyal konkrit sinergi Pemda dan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi di daerah,” katanya.

Menurut Bupati Robby, Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus mendorong agar lebih banyak lagi pemuda yang turun jadi petani.

“Dengan penerapan teknologi tepat guna didukung dengan pola pikir yang maju dari para petani milenial, kami yakin pertanian di Minahasa mampu mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Joko Supratikto memberi apresiasi atas atensi para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi lewat kebijakan daerah masing-masing. Untuk pengendalian inflasi dari sektor pangan, Joko Supratikto mengatakan bahwa pengembangan UMKM Patua oleh BI Sulut tujuannya untuk ketahanan pangan demi inflasi yang terkendali.

“Peningkatan produktivitas petani, stabilisasi pasokan pangan strategis, dan harga pangan yang stabil muaranya adalah inflasi terjaga,” ujar Joko.

Makanya, BI Sulut dengan TPID bersinergi untuk melakoni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi utama 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Keterjangkauan harga diwujudkan dalam bentuk optimalisasi operasi pasar/pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, dan sinergi GPM Pemda dengan BI. Ketersediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi (bantuan bibit, alsintan, saprodi, digital farming, dan smart irrigation); gerakan tanam cabai; replikasi best practice klaster pangan; dan perluasan pemanfaatan pupuk organik. Selanjutnya untuk kelancaran distribusi diwujudkan lewat penguatan koordinasi dan monitoring berupa optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait; serta penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi, dan data pangan. Dan komunikasi efektif dilaksanakan dalam bentuk penguatan capacity building, mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penguatan pengendalian ekspektasi.

“Strategi 4K ini merupakan peta jalan pengendalian inflasi daerah. Di Sulut untuk periode 2025–2027 yang merupakan sinergi antarlembaga dengan penugasan kepada BI dalam bentuk capacity building kepada TPID,” tutup Joko Supratikto.(***)

Peliput/Editor: Bahtin A. Razak

Jalan-jalan ke Bolmong Utara, tidak lupa singgah di Kotamobagu.

Patua dan Wanua bikin inflasi terjaga untuk Sulawesi Utara yang makin maju.

Artikel Patua dan Wanua Penjaga Stabilitas Ekonomi Sulawesi Utara pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

KOTAMOBAGU, gosulut.com — Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Utara Vanda Sarundajang SS menghadiri upacara peringatan Hari Gerakan Pramuka ke-64 yang digelar Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Kotamobagu, di Lapangan Boki Hotinimbang, Jumat (22/8/25). Vanda yang juga Wakil Bupati Minahasa melantik dan mengukuhkan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Kotamobagu.

Wabup Vanda juga menyematkan tanda penghargaan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta jajaran Forkopimda Kotamobagu atas dukungan mereka terhadap kemajuan Gerakan Pramuka di daerah.

Dalam sambutannya Sarundajang menegaskan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, disiplin, serta memiliki kecintaan yang kuat terhadap tanah air.

“Momentum peringatan Hari Pramuka ini hendaknya menjadi pengingat bahwa pembinaan generasi muda adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Pramuka harus terus hadir di tengah masyarakat sebagai wadah pembentukan karakter dan penguatan nilai kebangsaan,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pengurus Kwartir Cabang, para pembina, serta ratusan anggota Pramuka dari berbagai tingkatan di Kota Kotamobagu.(red)

Artikel Selaku Kakwarda Pramuka Sulut, Wabup Vanda Hadiri Hari Gerakan Pramuka di Kotamobagu pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

KOTAMOBAGU, gosulut.com – Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara memberi dukungan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menekan inflasi demi ketahanan ekonomi dan mempercepat transformasi digital daerah. Dukungan tersebut berupa pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kotamobagu, Selasa (29/07/2025).

Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib, SpM yang dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan HLM ini karena merupakan wadah diskusi bersama dalam menentukan langkah strategis pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi di Kotamobagu.

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan agenda penting bagi kita semua. Tidak hanya sebagai wadah evaluasi dan perencanaan, tapi juga sebagai momentum konsolidasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wenny.

Kata dia, dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang terus berubah, transformasi digital  dan stabilisasi harga menjadi hal yang sangat krusial. TP2DD, katanya, hadir sebagai motor penggerak digitalisasi keuangan daerah.

“Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Kotamobagu sebagai smart city yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Wali Kota.

Sementara TPID, sambungnya, memiliki peran vital dalam menjaga daya beli masyarakat melalui Langkah-langkah pengendalian inflasi yang terintegrasi berbasis data yang responsif terhadap dinamika harga di lapangan.

“Peran TPID sangat penting dalam menjaga stabilitas harga barang bahan pokok masyarakat,” kata dia.

Wali Kota Wenny juga mengungkapkan bahwa inflasi di Kotamobagu pada bulan Juni 2025 lalu, sesuai data BPS, tercatat 1,89 persen (yoy).

“Masih dalam target kisaran nasional, namun tetap mendapat perhatian. Tekanan pada harga komoditas beras dan cabe rawit perlu segera direspon,” ujarnya.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, ungkap Wenny, agenda tindak lanjut TPID Kotamobagu tahun ini antara lain mengintensifkan Gerakan Pasar Murah setiap triwulan, memperkuat data neraca pangan daerah berbasis aplikasi, serta mendorong kerjasama antar daerah.

“Terutama Kerjasama dengan kabupaten yang ada di Bolmong Raya dalam rantai pasok bahan pangan strategis, seperti beras dengan Bolaang Mongondow,” ungkapnya.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto dalam pemaparannya mengatakan pertemuan strategis ini menjadi wujud nyata sinergi lintas sektoral antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam merespons dua tantangan utama ekonomi daerah: stabilitas harga pangan dan percepatan adopsi sistem keuangan digital.

“Pengendalian inflasi saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral dan reaktif, melainkan memerlukan sinergi yang proaktif, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.

Joko menjelaskan bahwa Bank Indonesia bersama TPID mendorong penerapan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) sebagai kerangka utama pengendalian harga di daerah. Salah satu pendekatan utama yang terus dikembangkan adalah penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), operasi pasar murah, dan pembentukan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai respons atas ketimpangan pasokan dan disparitas harga antar wilayah.

“Bank Indonesia akan membantu proses distribusi agar harga komoditas turun harganya ketika sampai di lokasi tujuan,” ujar Supratikto.

Pada kesempatan ini juga Wali Kota bersama pihak terkait melakukan peluncuran Aplikasi Sahabat Pajak, yakni sebuah inovasi digital yang dirancang Pemkot Kotamobagu untuk mempermudah akses dan pelayanan perpajakan daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memperkuat ekosistem digital daerah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri dan real time.

Turut hadir dan memberikan pemaparan mitra strategis pemerintah daerah antara lain Kepala BPS Kota Kotamobagu Jasni Makalunsenge MSi dan Pimpinan Bulog Cabang Bolaang Mongondow Ismail Azis. Keduanya memaparkan peran masing-masing instansi dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.

Dalam pemaparannya Kepala BPS menegaskan fungsi vitalnya sebagai penyedia data statistik resmi yang akurat dan kredibel, yang menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran, terutama dalam membaca tren inflasi dan dinamika harga komoditas.

Sementara pimpinan BULOG menjalankan peran strategis sebagai pelaksana kebijakan stabilisasi harga melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah, intervensi pasar, serta distribusi pangan pokok ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Supratikto, seluruh agenda dalam HLM ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TPID dan TP2DD tidak hanya memperkuat respons kebijakan dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi ekonomi daerah yang lebih resilien dalam jangka panjang. Bank Indonesia, katanya, berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah melalui dukungan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi inovasi dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi sistem keuangan lokal. “Dengan kerja sama yang erat, kebijakan yang terkoordinasi, serta semangat kolaborasi yang kuat, Kota Kotamobagu diyakini mampu menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan,” ujarnya.

Hadir dalam agenda ini Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Mangkat, Sekdakota Sofyan Mokoginta, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, perwakilan Forkompimda, para kepala SKPD Pemkot Kotamobagu, dan para pimpinan perbankan di Kotamobagu.(arz)

Artikel BI Sulut-Pemkot Kotamobagu Kolaborasi Kendalikan Inflasi Lewat HLM TPID dan TP2DD pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

KOTAMOBAGU —Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kotamobagu menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai perjuangan dan semangat pengabdian melalui ziarah di Taman Makam Pahlawan Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Jumat (27/6/2025).

Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto SIK MH mengungkapkan, ziarah tersebut merupakan momen penting untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa. ’’Ziarah ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk penghormatan dan komitmen kami sebagai insan Bhayangkara dalam meneruskan semangat juang mereka,” ujar Kapolres.

Ziarah yang dipimpin Kapolres Irwanto berlangsung khidmat sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Kapolsek Lolayan AKP Rusdin Zima SE. Selain diikuti personel Polres Kotamobagu ziarah juga diikuti Personil Yon B Brimob Inuai.

Menurut AKBP Irwanto, nilai-nilai pengorbanan yang diwariskan para pahlawan menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri, khususnya Polres Kotamobagu, akan terus menjaga marwah institusi dengan bekerja profesional dan berintegritas.

“Semangat para pahlawan menjadi pengingat bagi kami untuk tidak pernah lelah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman, tambah Kapolres Kotamobagu.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ini, Polres Kotamobagu meneguhkan kembali tekad untuk melayani dengan sepenuh hati, dan menjadi bagian dari solusi atas segala bentuk persoalan keamanan di tengah masyarakat. Kegiatan ziarah menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut. (via)

Artikel Dipimpin Irwanto, Polres Kotamobagu Ziarah di Taman Makam Pahlawan pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.

KOTAMOBAGU, gosulut.com–Warga Kota Kotamobagu yang ingin hiburan, kini boleh datang di Lapangan Olahraga Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Mulai Selasa (24/6/2025) telah dibuka Dermulen, atau Komidi Putar, wahana permainan yang banyak disukai kalangan mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Aldi Vernando Benua, pihak pengelola mengungkapkan, fasilitas yang disiapkan bermacam-macam. Mulai dari kincir angin, kora-kora, ontang-anting, kuda putar, kereta mini, tong edan, trampolin, serta odong-odong.

”Ada juga ketangkasan, berupa lempar pimping, bola goyang, pancing botol, dan pancing,” kata Aldi seraya menambahkan Dermulen Ganteng- Ganteng Ceria (GGC) tersebut berasal dari Gorontalo.

Lewat wahana hiburan tersebut, Aldi berharap bisa menghibur para pengunjung baik dari Kota Kotamobagu, maupun daerah sekitar di Bolmong Raya.

Di lokasi hiburan itu juga tambah Aldi, pihaknya menjual pakaian anak-anak, makanan, serta minuman dan keamanan pengunjung juga terjamin. (via)

Artikel Hibur Warga, Dermulen Hadir di Lapangan Olahraga Sinindian Kotamobagu Selatan pertama kali tampil pada GOSULUT.COM.