TOMOHON—Tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi di Kota Tomohon hingga Juni 2024 ini, padahal sudah melewati dua musim tanam terus menjadi pembahasna hangat di kalangan petani, masyarakat, hingga elemen masyarakat lainnya di Kota Tomohon.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP yang sejak awal menkritik bersifat konstruktif disertai solusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon termasuk di bidang pertanian mengatakan, keluhan masyarakat soal tak adanya pupuk bersubsidi akibat kelalaian Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Pertanian yang terlambat menginput Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok melalui system elektronik (e-RDKK).
‘’Keterlambatan input e-RDKK, penyebab utama tak ada pupuk bersubsidi di Kota Tomohon. Catat, bukan karena petani yang tidak mengambil pupuk di tahun 2023 lalu,’’ tegas Miky Wenur kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Apa yang terjadi kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon ini, biarlah menjadi pembelajaran bersama dan diharapkan tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.
Pemerintah Kota Tomohon sendiri sejak 2 bulan terakhir menginput e-RDKK, mengejar batas waktu yang diberikan yakni 17 Juni 2024. Dan, telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian RI.
‘’Kita doakan bersama, mengawal, agar segera masuk tahap evaluasi, dengan berharap pupuk bersubsidi di daerah lain tidak terserap, sehingga Kota Tomohon bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Kasihan petani yang selama enam bulan ini tidak ada pupuk bersubsidi, malahan ada yang beli dari daerah tetangga seperti Kabupaten Minahasa. Itupun dengan harga di atas,’’ kata Miky Wenur, yang senantiasa menunjukkan tipikal santun, cerdas, dan merakyat.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permentan RI nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, diberi ruang setiap empat bulan dalam tahun berjalan dapat dilakukan evaluasi.
Miky Wenur dalam kontestasi Pilkada Tomohon 2024 dimajukan Partai Golkar sebagai calon wali kota berharap pengajuan E-RDKK oleh Pemkot Tomohon adalah anggota-anggota yang termasuk dalam kelompok tani sesuai ketentuan.
‘’Jangan dijadikan alasan, mereka yang tidak mengambil atau membeli pupuk subsidi tahun sebelumnya untuk tidak diajukan dan atau tidak memperoleh pupuk bersubsidi,’’ kata Miky Wenur.
Soal kendala petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi tahun sebelumnya tambah istri Anggota DPD RI/MPR RI Ir Stefanus BAN Liow MAP ini, antaranya terkendala masalah ekonomi dan keuangan. Tetapi, tahun 2024 ini mereka sementara menanam tinggal menunggu waktu pemupukan dan keterserdiaan pupuk bersubsidi seiring dengan musim tanam sampai beberapa bulan ke depan.
‘’Ke depan, perlu dicarikan solusi bagi mereka yang benar-benar petani. Karena sibuk di kebun, tidak masuk dalam kelompok tani. Padahal, sangat butuh pupuk bersubsidi karena keterbatasan keuangan. Petani harus sejahtera, karena jika bukan petani, kita tidak akan memperoleh makanan,’’ tukas Miky Wenur. (red)
