Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih berada di angka 7,3 persen. Bahkan masih ada daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem. Hal ini diakui
Wakil Gubernur Steven Kandouw. Untuk itu Wagub meminta pemerintah daerah fokus pada pengentasan kemiskinan di Bumi Nyiur Melambai.
Wagub Steven Kandouw saat diwawancarai awak media usai membuka Rakorev Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor, Kamis (7/6/2023) di Hotel Luwansa Manado, mengatakan ada beberapa kendala dalam pengentasan kemiskinan.
Mulai dari perbedaan data hingga ‘merasa’ nyaman berstatus orang miskin.
“Kendalanya dilihat tadi terungkap masalah data, perbedaan data. Menurut hemat saya kabupaten/kota tinggal perintah camat, lurah mendata satu persatu lebih persisi turun mendata penduduknya,” ujar wagub.
Menariknya juga, kata Wagub, malah ada yang lebih ‘nyaman’ menjadi orang miskin.
“Terungkap tadi bahwa selama ini masyarakat justru merasa nyaman dengan statusnya sebagai orang miskin,” ungkapnya.
Kendala ketiga, ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini, ada pemberian data palsu.
“Sengaja memberikan data palsu supaya dapat bantuan,” tuturnya.
Sesuai instruksi gubernur, kata Wagub, pemerintah daerah harus bertindak secara komprehensif mengarahkan kegiatan langsung ke penanggulangan kemiskinan.
“Kegiatan seperti bansos (bantuan sosial), rumah layak huni, sanitasi. Itu ternyata penting,” tuturnya.
Menurut Wagub, pertemuan ini diharapkan menjadi momentum pengentasan kemiskinan di Sulut.
“Jadi tujuannya kita adakan Rakorev ini melibatkan stakeholder terkait, rapatkan barisan arah dan kebijakan baik provinsi maupun kabupaten/kota di Sulut untuk pengentasan kemiskinan,” tukasnya.(adv/dkips)
