BITUNG – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Percepatan Stunting melalui kegiatan Safari Stunting yang dilaksanakan di BPU Kantor Walikota Bitung, Selasa (25/7/2023).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Walikota Bitung Hengki Honandar selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung Ny. Rita Mantiri-Tangkudung selaku Bunda Pendamping Keluarga Kota Bitung, Ketua DWP Ny Nurjana Theno Munarwin, SE, selaku Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Bitung, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Stasiun TVRI Sulut I Ketut Sutakariana, Ketua Persit Candra Kirana Cabang 62 Ny. Eka Efriandi, Forkopimda Kota Bitung, serta Dinas dan Instansi terkait Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung.
Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar mengingatkan pentingnya evaluasi, koordinasi dan kolaborasi dan berbagai inovasi untuk menghapus kasus stunting di Kota Bitung.
“Juga pentingnya pemenuhan gizi, ASI eksklusif dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang sehat. Kami optimis dengan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mencapai target prevalensi stunting yang ditentukan Pemerintah untuk turun di bawah 14% di tahun 2024,” terangnya.
Sementara Kaper BKKBN Sulut, Ir. Tino Tandaju, M.Erg dalam sambutannya, memaparkan data capaian Kota Bitung.
“Dimana data SSGI tahun 2022 mencatat angka prevalensi stunting Kota Bitung pada angka 23,5% dari target 17,37%. Ini berarti terjadi gap atau deviasi sebesar 6,13% yang berarti target tahun 2022 Kota Bitung belum tercapai. Sedangkan dari hasil pengukuran e-PPGBM per Februari 2022 tercatat dari 8.137 jiwa balita yang diukur terdapat 261 balita stunting di Kota Bitung,” papar Tandaju.
Kaper BKKBN Sulut juga kembali mengingatkan pentingnya kerjasama Pentahelix yaitu Pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat untuk program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulut. Ada beberapa poin komitmen yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota yaitu:
- Pemerintah Kota Bitung khususnya TPPS kota, kecamatan, kelurahan serta semua unsur yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting harus bersama-sama secara konsisten melakukan pendampingan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting di Kota Bitung;
- Salah satu solusi dalam pengawalan capaian SSGI adalah pemerintah kota memastikan agar setiap pengukuran yang dilakukan oleh tim BPS maupun enumerator SSGI terpantau, terlapor dan ada data pembanding dari pemerintah Kota Bitung sebelum dilaporkan di aplikasi SSGI;
- Balita yang tidak terukur di Februari 2023 sebanyak 6.466 anak berpotensi menjadi balita stunting yang perlu dikawal dan dipantau oleh pemerintah kota serta mendorong agar di pengukuran Agustus 2023, balita yang diukur bisa mencapai angka 100%
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Percepatan Penurunan Stunting yang ditandatangani Ketua PPS Kita Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung dan Kaper BKKBN Sulut, yang berisi komitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting Kota Bitung sebesar 14,4% tahun 2023 dan 11,46% tahun 2024, target ePPGBM Bulan Agustus 2023 minimal 48 balita stunting dan pengukuran balita setiap bulannya sebesar 97% di tiap kegiatan Posyandu.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB, demo DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan penyerahan bantuan bagi keluarga dengan balita stunting di Kota Bitung.(red)
