Wagub Kandouw Kukuhkan Forum PUSPA Sulut

MANADO, GSC – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulut, di Grand Whiz Hotel, Manado, Kamis (29/2/2024). Pengukuhan ini digelar dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diprakarsai Dinas P3AD Provinsi Sulut.
Pembentukan Forum PUSPA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mensejahterakan perempuan dan melindungi anak di Bumi Nyiur Melambai. Wagub Kandouw menyambut baik pembentukan forum ini dengan harapan dapat menunjukkan eksistensi dalam menjalankan tugas dan peran terkait perempuan dan anak.
“Keterlibatan masyarakat harus mutlak ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
“Cari tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, agar supaya kebijakan kita betul-betul melibatkan masyarakat,” tambah Wagub.
Kandouw melanjutkan, Provinsi Sulut telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak oleh Kementerian PPPA. Meski begitu, penghargaan tersebut diharapkan tidak membuat semua pihak terkait berpuas diri.
“(Status) ini harus kita jaga terus agar Sulawesi Utara tetap menjadi Provinsi Layak Anak,” tukasnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur penting, tapi peningkatan sumber daya manusia (SDM) jauh lebih penting.
Menurutnya, perlu ada perubahan mindset atau pespektif masyarakat untuk selalu melindungi anak serta mengedepankan pendidikan dan gizi anak. Termasuk di dalamnya terus berupaya mengatasi masalah stunting.
Katanya mengingatkan pentingnya kesadaran orang tua terkait pendidikan anak, minimal lulus SMA/SMK.
Sementara untuk pemberdayaan perempuan, Provinsi Sulut bisa dibilang baik atau di atas rata-rata nasional. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu perhatian Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK). Terbukti di masa pemerintahan OD-SK, sebanyak 30 persen perempuan memegang jabatan kepala SKPD.
“Kalau perlu ke depan jadi 60 persen,” ujar Wagub Kandouw.(red)