MANADO — Pemerintah Provinsi Sulut melalui Bappeda Sulut menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Sulut, Kamis (12/12/2019) di Manado. Rakor ini mengumpulkan data-data indikator rencana ekonomi makro dari seluruh kabupaten/kota.
“Kami sudah kumpulkan seluruh indikator makro ekonomi daerah untuk disesuaikan dengan target pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka RKPD 2021. Seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tenaga kerja, dan gini rasio,” ungkap Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sulut Elvira Katuuk, kemarin.
Sementara Analis Perwakilan Bank Indonesia Sulut Yosua Nadapdap berpendapat dari seluruh paparan sasaran ekonomi makro kabupaten/kota, dominan masih digerakkan sektor pertanian. Bahkan ada daerah yang didominasi sub sektor perkebunan.
“Padahal lingkungan eksternal belum menjanjikan. Seperti kopra dan cengkih, harganya belum ada jaminan seperti yang ideal menguntungkan petani. Harus cari inovasi lain untuk menggerakkan ekonomi,” kata Nadapdap.
Yosua juga menyebutkan beberapa kabupaten/kota belum memperhitungkan proyek strategis nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi. Seperti Jalan Manado-Gorontalo, Bendungan Lolak, bendungan Kuwil, Jalan Tol Manado-Bitung, KEK Bitung, dan KEK Likupang.
“Harus diperhitungkan juga PSN, apa pengaruhnya untuk pertumbuhan ekonominya. Pasti ada. Saya lihat itu belum diisi,” ujar Nadapdap.
Sementara Agung Widodo dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas menyebutkan target PE yang diisi adalah target optimis sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Jangan ada visi misi yang timpang sesuai arahan pimpinan nasional. Perlu kreatif mencari sumber pertumbuhan baru dan pendanaan baru,” ujar Agung.
Katanya, pemerintah nanti tidak akan membiayai infrastruktur yang menjanjikan. Sebaliknya pemerintah akan tangani yang tidak menarik tapi penting untuk kepentingan sosial. “Seperti yang di perbatasan atau terpencil, tapi sangat dibutuhkan untuk kepentingan sosial masyarakat,” ujarnya.
“Tapi, infrastruktur yang menarik dan sangat potensial untuk ekonomi, pembiayaannya dilepas ke swasta. Makanya, mohon diidentifikasi dan dianalisis apa saja potensi itu,” ujar Agung.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Veki Masinambouw menyebutkan memang pemerintah punya biaya untuk barang modal jumlah kecil, dan lebih leluasa dan besar dimiliki swasta.
“Membangun infrastruktur daerah tidak cukup dengan kapasitas keuangan pemerintah. APBD sampai 20 tahun pun tidak cukup membiayai apa-apa yang sudah ada struktur ruang,” ujar Masinambouw.
Untuk pembiayaan, katanya, di daerah memang belum begitu paham bahwa ada pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU (kemitraan pemerintah dan badan usaha).
“Setiap daerah mesti punya kreatifitas untuk mengeksplore potensi, untuk dibiayai oleh swasta. Yang sangat memungkinkan juga adalah skema KPBU,” ujarnya.(**)
