Scroll untuk baca berita terbaru
banner 325x300

Jan Maringka Diskusi Soal Pangan dan Hukum Bersama Sejumlah Pakar dan Tomas

×

Jan Maringka Diskusi Soal Pangan dan Hukum Bersama Sejumlah Pakar dan Tomas

Sebarkan artikel ini
Jan Maringka sedang memberi penjelasan

MANADO – Saluran komunikasi tertutup WhatsApp Grup Justitia Societas bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) menggelar diskusi bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Jan. S. Maringka SH MH CGCAE. Diskusi ini berlangsung di salah satu restoran di Manado, Sabtu (9/9/2023) sore.

Mengawali diskusi, Stefan Voges selaku admin grup membuka kegiatan dan menyambut kedatangan para anggota WA grup Justitia Societas.

“Agenda ini adalah hal rutin yang kami lakukan, di mana jika ada anggota yang berkompeten untuk membagikan informasi, ilmu dan sebagainya, kita gelar diskusi. Pak Jan Maringka juga belum lama bergabung dan menyesuaikan dengan agenda di Manado, maka sekalian diskusi ini dilaksanakan,” ujar Stefan.

Penyerahan buku yang ditulisnya kepada Advokad Sofyan Jimmy Yosadi, salah satu anggota WA grup.

Selanjutnya, mengawali diskusi Jan Maringka mengatakan, kedatangannya kali ini turut membawa semangat untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk di Sulut.

Salah satu yang disoroti yaitu tanaman kelapa, di mana selama ini masyarakat hanya fokus pada menerima hasilnya saja.

“Tapi kita lupa tanaman kelapa juga kan punya batas usia. Kita lupa melakukan peremajaan. Inilah saatnya kita untuk sama-sama melestarikan ini tanaman kelapa,” kata Jan.

Diskusi yang berlangsung hangat dan seru itu terus berlanjut dengan isu pangan dan hukum, sesuai kompetensi Maringka sebagai Jaksa.

Masalah pangan yang dibahas, selain kelapa, juga tentang masalah tentang impor beras, pohon enau sebagai penghasil cap tikus, serta persoalan pupuk.

Sementara untuk isu hukum, disentil implementasi penegakan hukum yang dirasa masih kurang.

Sementara Maringka, menanggapi berbagai pertanyaan tersebut menjawab secara global. Antara lain soal impor beras, bahwa lahan di Indonesia hanya 10 juta hektare kurang mendukung kebutuhan beras bagi 270an juta jiwa penduduknya. Demikian pula dengan isu food state yang dianggap gagal, menurut Maringka, hanya di sebagian lokasi saja kurang berhasil lantaran kondisi lahan tidak mendukung.

“Seperti di Kalimantan, lahannya gambut, tidak bisa ditanami padi. Tapi di NTT dan Papua berhadil. Mungkin perlu pemindahan lokasi yang cocok,” ujar mantan Jaksa Agung Muda bidang Intel ini.

Sekadar referensi, grup WA Justitia Societas berisi sejumlah kalangan, seperti akademisi, ekonom, pengusaha, tokoh masyarakat, maupun jurnalis.(irz)