MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Gubernur Prof DR (Hc) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK) menggenjot revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setelah Konsultasi Publik I akhir Oktober lalu, Selasa (07/11/2023) di Aula Mapalus, dilanjutkan dengan Konsultasi Publik II.
Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw yang diwakili Asisten III Setdaprov Sulut DR Fransiskus Manumpil membuka agenda tersebut. Wagub Kandouw dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Fransiskus Manumpil, mengatakan penyusunan RTRW harus melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.
“Diharapkan kita semua memberikan masukan dan saran, menghimpun aspirasi serta harapan dari stakeholders sehingga dapat melahirkan Peraturan Daerah RTRW Sulut yang berkualitas,” ungkapnya.
Menurutnya, tujuan dari konsultasi publik agar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara berkualitas.
“Jadi target secepatnya akan dibuat Peraturan Daerah,” tambah dia.
Adapun Pemprov Sulut telah menyusun rencana umum tata ruang yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Maret 2014. Perda Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan peninjauan kembali RTRW sejak tahun 2018 dengan rekomendasi revisi dan dilanjutkan proses kegiatan revisi pada tahun 2019-2020.
Seiring dengan dinamika yang ada, hasil revisi Perda RTRW Sulut harus disesuaikan kembali dengan pedoman terbaru yaitu peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nomor 11 Tahun 2021 serta mewajibkan diintegrasikan ke dalam muatan revisi RTRW Sulut.
Hal ini juga sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan Izin dan Hak Atas Tanah sebagaimana bunyi Pasal 9 dan juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 246 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang, Ketidaksesuaian Batas Daerah Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Pasal 3 Ayat 3 yang mengamanatkan bahwa perlu dilakukan percepatan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.
Karena itu, konsultasi publik ini adalah rangkaian dari revisi RTRW Sulut 2014-2034 didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/5281 Tanggal 12 Juli 2022 tentang Percepatan Penyelesaian RTRW dalam Perizinan Berusaha di Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021.
Sementara Ketua Tim Penyusun Revisi RTRW Provinsi Sulut Raymond Tarore dalam pemaparannya mengungkapkan sedikitnya ada 24 masukan untuk perubahan. Masukan itu terdiri atas 17 masukan melalui berita acara dan 7 masukan melalui email.
“Paling banyak isu kepulauan dan sektor perhubungan. Sedangkan di email ada beberapa isu limbah B3 yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup,” ungkap Tarore.(irz/red)
