JAKARTA—Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir Stefanus BAN Liow meminta agar Peraturan Menteri (Permen) Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ditinjau dikarenakan masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi oleh petani.
Hal itu dikatakan Senator Stefanus Liow pada Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian RI bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Menteri Harvick Hasnul Qolbi serta jajaran pejabat eselon I dan II.
‘’Intinya, ketika musim tanam, pupuk sudah harus tersedia, supaya tidak gagal panen dan produksi menurun. Penggunaan kartu tani untuk penerimaan pupuk subsidi bagi petani masih kurang efektif, karena tidak tepat sasaran dan tidak efektif, di mana dalam pembagian kartu, tidak diterima oleh petani. Dengan begitu, yang benar-benar petani tidak menerima pupuk bersubsidi,’’ kata Senator Stefanus yang saat ini menjabat Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.
Mekanisme pengumpulan data base petani lanjut Senator Stefanus Liow, harus segera diperbaiki sehingga yang seharusnya prioritas menerima kartu tani untuk bisa menggunakan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Senator Stefa menggarisbawahi keterbatasan dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Senator Stefanus liow memastikan pemerintah akan ketersediaan bahan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. ‘’Perlunya penguatan koordinasi kementerian atau kelembagaan di tingkat pusat dan daerah adalah hal penting dalam menjaga ketersediaan dan cadangan pangan,’’ kata Stefanus Liow.
Merespon pandangan dan pendapat dari sejumlah Anggota Komite II DPD RI, termasuk dari Senator Stefanus Liow, Mentan RI Andi Amran Sulaiman mengatakan akan segera merubah Permentan yang mengatur tentang pupuk di dalamnya penggunaan kartu tani. Mengenai tambahan BOP bagi penyuluh pertanian akan disalurkan mulai awal Desember 2023.
Sedangkan soal ketersediaan bahan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,
Menteri Pertanian Sulaiman mengatakan, 12 bahan pangan pokok produksi dalam negeri tercukupi yakni sebesar 30,8 juta ton. Sementara kebutuhan hanya 30,6 juta ton, meski tetap perlu impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, karena tidak hanya sampai dengan saat natal dan tahun baru, tetapi juga terjamin sampai dengan selesainya Pemilu 2024 mendatang. (red)
