TOMOHON–Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Wali Kota Tomohon Tahun 2023 Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) mengungkapkan, dalam pembahasan tentunya ada catatan-catatan untuk menyelaraskan antara program dan realisasi serta implementasi.
Hal itu dikatakan Miky Wenur di sela-sela pembahasa dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
”Ya, pembahasan untuk mengevaluasi program dan realisasi program di tahun 2023. Jika ada yang belum terealisasi, kita cek apa kendala sehingga belum terealisasi,” kata Miky Wenur yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon.
LKPJ yang mulai dibahas 16 April 2024 itu sendiri lanjut Miky Wenur, bersifat laporan kinerja wali kota sesuai perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di dalamnya tertuang visi dan misi kepala daerah.
Dalam memimpin pembahasan, Miky Wenur diapresiasi dan diakui sejumlah perangkat daerah yang di dalamnya ada kepala perangkat daerah maupun staf.
Pengalamannya sebagai anggota DPRD Kota Tomohon selama tiga periode dan pernah menjabat Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPRD menjadi garansi penguasaan materi dan teknik pembahasan.
Tak heran, saat memimpin pembahasan, didampingi Wakil Ketua Pansus Cherly Mantiri SH dan Sekretaris Toar Polakitan SE serta para anggota, jika menemui permasalahan, langsung memberikan solusi.
”Sudah ada sejumlah SKPD yang ikut dalam pembahasan Pansus LKPJ Tahun 2023,” kata Miky Wenur yang dikenal altif berorganisasi baik kemasyarakatan, gereja, hingga LSM. (red)
