MANADO – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih punya banyak masalah. Untuk itu Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta kepada pengelola, khususnya pemerintah daerah, agar mencarikan solusi jitu atas penyaluran bantuan pengganti program beras miskin (Raskin) tersebut
“Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat memetakan permasalahan sekaligus mencari solusi bagi lancar dan tepat sasarannya penyaluran BPNT di Sulut,” ujar Wagub Kandouw saat memimpin rapat dalam rangka Mensolusikan Berbagai Permasalahan Penyaluran BPNT di Provinsi Sulut, di Kantor Gubernur, Selasa (25/01/2022).
Wagub juga secara tegas menyampaikan agar semua alokasi dana bantuan untuk 2022 ini dapat cepat disalurkan dan tepat sasaran.
“Berharap juga bapak dan ibu dari Himbara mengidentifikasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Secara khusus Wagub menegaskan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan penyaluran atas bantuan-bantuan agar dapat memperhatikan aturan.
“Saya juga berharap tidak ada yang bermain kotor di dalamnya atau alasan lain-lain. Pegang betul kepercayaan Pemerintah Pusat lewat Kementerian Sosial ini, semoga dapat dipakai dengan baik nantinya,” ujar Wagub.
BPNT dan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, kata Wagub merupakan belanja pemerintah atau government expenditure. Di mana, ini merupakan salah satu variabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, selain ekspor dan investasi.
“Government expenditure ini termasuk penetrasi langsung dari pemerintah,” ujarnya.
Kandouw bersyukur bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial punya program seperti ini.
“Bersyukur, dari segi presentasi dengan jumlah penduduk di Sulut yang hanya 2,6 juta, bantuan dari Kementerian Sosial ini signifikan,” tegas Kandouw.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga menyampaikan bahwa sangat penting bagaimana agar penyaluran tepat sasaran. Wagub pun mengapresiasi Kota Bitung yang mempunyai kemampuan administrasi yang baik, dan sampai saat ini penuh mendapat bantuan dari Kementerian.
“Kepada kabupaten/kota untuk bekerja mantap, serta indentifikasi yang jelas,” katanya seraya berharap kepada stakeholder sosial dan dinas-dinas di kabupaten/kota untuk memberi diri dan jemput bola.
“Kepada teman-teman, tidak ada kata terlambat mari jemput bola, datangi Himbara (Himpunan Bank-bank milik Negara),” katanya
Kandouw juga mengatakan, manfaat pertemuan ini ada output, dan harus dikasih deadline. “Di minggu kedua bulan Februari akan dimintakan laporan, dan itu akan di-submit (kirimkan) ke kepala daerahnya,” tutupnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Pjb. Sekdaprov AG Kawatu, Asisten 1 Denny Mangala, Kadis Sosial dr. Rinny Tamuntuan, perwakilan bank-bank milik negara di Sulut, dan perwakilan instansi terkait.(red)
