Perubahan iklim beberapa waktu belakangan telah memengaruhi perekonomian. Salah satu dampak nyatanya adalah naiknya harga bahan pangan sehingga mendorong terjadinya inflasi.
Di Sulawesi Utara (Sulut) harga pangan berupa beras dan cabai naik signifikan sehingga memicu inflasi. Pasokan berkurang akibat kemarau, sedangkan kebutuhan terus meningkat, apalagi menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
Berdasarkan data hasil survei indeks harga konsumen oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut bahwa selama periode Oktober 2023 Provinsi Sulut yang diwakili Kota Manado alami inflasi 0,94 persen. Dimana andil tertinggi inflasi disebabkan oleh kenaikan harga beras.
Dalam High Level Meeting (HLM) Rakor
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) jelang Natal dan Tahun Baru, Sabtu (04/11/2023) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) menegaskan, masyarakat Sulut patut bersyukur karena meskipun dilanda el nino (kemarau, red) namun pertumbuhan ekonomi tetap positif. Namun, Olly tak menampik bahwa inflasi merupakan persoalan yang serius bagi suatu daerah.
“Percuma NTP naik, petani sejahtera, gaji ASN dinaikkan, tunjangan naik, kalau harga semua bahan mahal, sama saja. Jadi saya ingin semua pemerintah dan juga instansi terkait lainnya, baik yang ada di provinsi dan di kabupaten/kota harus serius menangani inflasi,” ujarnya. Gubernur juga memastikan bahwa jelang Nataru, stok pangan di Sulut akan tercukupi. Ia mengakui harga cabai dan beras saat ini memang masih mahal. “Namun akan segera dilakukan intervensi pasar agar harga cabai dan beras bisa kembali normal,” katanya lagi.
Olly juga kembali menggaungkan program ‘Marijo Bakobong’ untuk menekan inflasi. “Bertani itu tidak harus lahan berhektar-hektar. Tanah satu petak pun bisa bercocok tanam. Jangan semua dibeli. Kalau bisa tanam, tanam sendiri,” imbaunya.
Ia pun berharap Rakor TPID tersebut bisa menjadi acuan semua pihak ke depannya. “Mari sama-sama satu suara, satu tindakan. Agar Sulut semakin maju,” tukasnya.
Kata Olly menegaskan bahwa sangat penting Kepala Daerah untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia.
“Sayangnya, peluang tersebut kerap diabaikan para kepala daerah, yang lebih memilih untuk mengirim staf sebagai perwakilan,” ucapnya.
Menurut Gubernur Olly, akibat mengabaikan Rakor TPID, maka sebagai konsekuensinya, kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti Rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkap Gubernur Olly.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan bahwa insentif fiskal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiskal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.
Gubernur Olly juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai peduli terhadap TPID,” ucap Olly.
Di sisi lain, Olly Dondokambey juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana. “Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tuturnya.
Olly juga mengisahkan pada tahun 2022 Sulut hanya berada di peringkat II penghargaan pengendalian inflasi untuk Pulau Sulawesi. Padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional.
“Sulut harusnya peringkat I karena inflasi terendah di Pulau Sulawesi. Tapi, setelah dievaluasi, saya beberapa kali tidak hadir dalam Rakor TPID. Di tahun 2023 ini, harapannya Sulut kembali juara I, makanya saya usahakan hadir dalam setiap Rakor TPID,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko dalam pemaparannya membeber berbagai mitigasi dan solusi mengendalikan inflasi. Di antaranya, dengan memperkuat koordinasi antara seluruh stakeholder yang menjadi bagian dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Sulut.
Beragam solusi dan cara untuk mengendalikan inflasi jelang Nataru dipaparkan secara jelas dalam Rakor TPID itu. “Secara keseluruhan kondisi inflasi di Sulut masih relatif rendah, namun perlu diwaspadai,” ujar dia.
Andry memaparkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi dalam Rakor TPID kali ini.
Mulai dari programjangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Antara lain, menggelar gerakan pasar murah dan bantuan sosial. Melakukan operasi pasar secara berkelanjutan. Ada juga pemanfaatan insentif fiskal dalam pengendalian inflasi. Di antaranya, penyaluran pupuk, bibit siap tanam dan Alsintan. Melakukan subsidi angkut komoditas pangan. Serta utilisasi pos pantau barang/komoditas di pintu-pintu masuk.
Untuk jangka panjang, katanya, perlu intensifikasi perluasan lahan yang akan berkolaborasi dengan dengan Gapoktan, pilot project membangun green house, dan demplot ke Poktan.
“Semua ini adalah upaya mengendalikan inflasi baik secara jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” tukasnya.
Selain Rakor TPID, dilaksanakan launching Aplikasi Laporan Kegiatan TPID Sulut. Aplikasi tersebut memudahkan setiap daerah untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan dalam mengendalikan inflasi.
Turut hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Kepala BPS Sulut Asim Saputra, Kakanwil DJPb Ratih Hapsari Kusumawardani, Deputi Perwakilan BI Sulut Fernando Butarbutar, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Bupati Minsel Frangky Wongkar, Wawali Manado Richard Sualang, Penjabat Bupati Mitra Ronald Sorongan, Penjabat Bupati Sitaro Joi Oroh, Penjabat Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani, para Sekda kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, perwakilan BMKG, dan perbankan.(adv/dkips)
