TOMOHON—Kepolisian Resor (Polres) Tomohon terus menyeriusi kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tomohon. Untuk itu, telah menyurat ke instansi ahli dalam hal ini Inspektorat Kota Tomohon.
Kepala media ini, Kapolres Tomohon AKBP Lerry Tutu SIK MM melalui Kasat Reskrim Iptu Stefy Sumolang mengatakan, pihaknya telah menyurat ke Inspektorat Kota Tomohon untuk diminta penjelasan atas kasus yang sementara mereka tangani.
‘’Kita tunggu hasil dari Inspektorat. Yang pasti, kami tetap memrosesnya sesuai uokum yang berlaku,’’ kata Sumolang.
Diketahui, kasus dugaan Tipikor di Diskominfo Kota Tomohon mencuat setelah adanya laporan ke Polres Tomohon oleh warga. Ini dikarenakan penggunaan anggaran berbandrol miliaran rupiah selang tahun 2021-2023 diduga ada kongkalikong karena, untuk kerja sama di Pemkot Tomohon, ada Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 13 tahun 2021 yang mengatur. Hanya saja, dalam menjalankannya, pihak Diskominfo tidak menggunakan sepenuhnya aturan tersebut. Malahan, lebih mengutamakan aturan non teknis sesuai pengakuan Kepala Dinas Royke A Roeroe SP MAP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
Kejanggalan lainnya yang sempat dipermasalahkan DPRD Tomohon, dalam untuk tahun 2022, kerja sama dianggarkan untuk media sebanyak 80. Hanya saja, yang kerja sama hanya 54 media. Begitu juga di tahun 2023. Sesuai pengakuan kepala dinas, dianggarkan 80 media, namun yang kerja sama hanya 52 media.
Padahal, dalam Perwako semua telah jelas syarat-syarat media yang bisa melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tomohon.
Polres Tomohon sendiri telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kepala dinas dan mereka yang menangani kerja sama media di Diskominfo Kota Tomohon. (red)
