Scroll untuk baca berita terbaru
banner 325x300

Otorita IKN Soft Launching SDGs VLR Nusantara di Forum PBB

×

Otorita IKN Soft Launching SDGs VLR Nusantara di Forum PBB

Sebarkan artikel ini
IKN, Bangkok, Bambang Susantono
Delegasi Indonesia di Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Ke-11 Bangkok, Thailand

BANGKOK– Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pihaknya akan melakukan soft launching Evaluasi Sukarela Sustainable Development Goals (SDGs) di Tingkat Lokal atau Voluntary Local Review (VLR) Nusantara, pada Kamis (22/02/2024), di sela acara Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Ke-11, sebuah forum yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) pada 20-23 Februari 2024 di Bangkok, Thailand.

APFSD merupakan forum tahunan dalam rangka tindak lanjut dan peninjauan (review) kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

‘’Insya Allah, kita lakukan soft launch VLR Nusantara. Ini adalah the first in the world untuk the new capital city yang melakukan reviuw awal keselarasan perencanaan pembangunan dengan SDGs,’’ kata Bambang.

VLR IKN menguraikan bagaimana perencanaan dan strategi pembangunan di IKN baik infrastruktur maupun non infrastruktur, telah selaras dengan agenda 2030. Selain itu, SDGs juga dimanfaatkan sebagai kerangka untuk mendiskusikan inovasi dan tantangan berkelanjutan dari ibu kota Nusantara. Berbeda dengan VLR dari berbagai daerah lainnya di dunia, VLR IKN juga melakukan analisis ex-ante dampak keberadaan IKN terhadap capaian SDGs wilayah dimana IKN berada yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kalimantan Timur  sampai tahun 2030.

Ditambahkan Bambang, bahwa Otoritas IKN baru pertama menyusun VLR, namun harapannya, menjadi VLR yang memberikan impact bagi akselerasi SDGs di IKN dan nasional, Rabu (21/02/2024).

Dokumen VLR SDGs Nusantara ini disusun dengan melibatkan para pihak baik pemerintah dan nonpemerintah serta mendapat dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia dan mitra pembangunan cq. UNESCAP, UNRCO di Indonesia, UNDP, dan ADB.

Dalam intervensi negara yang disampaikan Bambang selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada APFSD ke-11 ini, Bambang menyampaikan pentingnya melokalisasi program SDGs sampai ke tingkat desa.

‘’Dengan melokalisasi SDGs, kami tidak hanya menyinkronkan agenda global dan nasional, namun kami juga memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan atau bottom-up,’’ katanya.

Selain itu, Kepala Otorita IKN juga menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam pencapaian SDGs. “SDGs hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif, termasuk pemerintah dan semua aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Kami belajar bahwa mendorong kerja sama multipihak tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus disusun secara strategis,’’ katanya.

Inisasi VLR SDGs Nusantara Ini banyak diapresasi dunia, karena berbeda dari kebanyakan kota yang memiliki VLR ketika kota sudah terbangun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Under-Secretary General untuk PBB dan ESCAP Executive Secretary. ‘’Kami senang bisa bekerja sama dengan Otoritas IKN untuk penyusunan VLR ini. Khusus VLR Nusantara berbeda karena biasanya VLR kota-kota pada umumnya semacam evaluation of assessment yang sifatnya ex-post, untuk Nusantara berbeda karena kotanya belum ada, baru dibangun,’’ kata Armida Salsiah Alisjahbana. (red)