520 M Infrastruktur PUPR di KEK Likupang
JAKARTA — Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) mengapresiasi upaya Gubernur Sulut Olly Dondokambey melobi pembangunan infrastruktur ke pemerintah pusat untuk Sulut. Dalam Raker Komite II dan Kementerian PUPR, di Kantor DPD RI, Selasa (18/02/2020), terungkap bahwa Kementerian PUPR telah meloloskan sejumlah program besar dari Sulut, terutama mendukung KEK Pariwisata Likupang.
“Banyak pembangunan infrastruktur PUPR di Sulut tidak lepas juga dari pendekatan dan upaya dari Gubernur Olly Dondokambey yang membuahkan hasil. Upaya itu dalam kerangka percepatan pembangunan, yang pada akhirnya berdampak positif untuk kemajuan pariwisata, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata SBANL.
Sementara Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono didampingi Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo serta jajarannya menyampaikan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2015-2019, Renstra dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2020-2024 serta program kerja Kementerian PUPR Tahun 2020.
Dalam pemaparannya Menteri Basuki menyebutkan, khusus di Sulut, Tahun 2020 tercatat pembangunan infrastruktur PUPR seperti lanjutan pembangunan Bendungan Kuwil, KEK Pariwisata Likupang atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Manado-Bunaken, Pembangunan Pengaman Pantai Miangas, Penyelesaian Jalan Manado-Bitung Seksi 2B, Penanganan Persampahan TPA Regional Mamitarang (Manado, Minahasa, Minahasa Utara dan Bitung), Penataan Kawasan Permukiman KSPN Likupang, dan Pembangunan Rumah Swadaya Pariwisata di Likupang.
“Dukungan infrastruktur KSPN Super Prioritas Manado-Bitung-Likupang Tahun 2020 teranggarkan sebesar Rp.520.174.076.000. Yang terdiri atas infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Tahun Anggaran 2020 juga dialokasikan anggaran sarana prasana pendidikan bagi UN Manado,” ungkap SBANL mengutip penjelasan Menteri Basuki.
Dalam kesempatan Raker itu juga, Senator SBANL mempertanyakan sekaligus mengusulkan perhatian Kementerian PUPR untuk rencana Pembangunan Jembatan Pulau Lembeh Bitung, permohonan Pemerintah Kota Tomohon agar ruas jalan utama pusat perkotaan ditukar dengan jalan lingkar timur sebagai jalan nasional, pelebaran Jalan Tomohon-Manado.
“Harus ada pelebaran jalan Manado-Tomohon karena sangat urgen untuk mengantisipasi bencana rawan tanah longsor dan kemacetan lalu lintas,” ujar Liow.
SBANL juga menyinggung kelanjutan pelebaran jalan pusat perkotaan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, serta Penyelamatan Danau Tondano dan banyak hal lainnya.
Menteri PUPR Basuki merespon baik semua permasalahan dan usulan para senator Indonesia dari 34 Provinsi itu. Merespon pertanyaan senator SBANL, Menteri Basuki menjelaskan bahwa Jembatan Pulau Lembeh Bitung dalam tahap pengkajian, sedangkan penyelamatan Danau Tondano sudah ada beberapa paket/kegiatan yang dilaksanakan.
“Hal-hal lain nanti tindaklanjuti sesuai prioritas di masing-masing kedirjenan terkait selang waktu tahun 2020-2024,” imbuh Basuki.
SBANL mengatakan bahwa sebagai pertanggungjawaban moral dan politik, maka sesuai tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPD RI terus menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di pusat.
“Apalagi dalam pertemuan Pemprov Sulut dan DPRD Sulut bersama Anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Sulut di Jakarta, akhir tahun 2019 lalu, Gubernur Olly Dondokambey meminta wakil rakyat dan daerah agar bersama mengawal program-program strategis untuk pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut,” kata Stefanus Liow.
Rapat Komite II DPD RI dipimpin Ketua Yorrys Raweyai bersama tiga Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamin Zainudin SPd MH, dan Hasan Basri, SE, MH didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, S.Sos, MSi.(**)
