MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berkomitmen menekan angka kemiskinan di Sulut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, hingga Maret 2023 kemiskinan di Sulut tercatat 189 ribu jiwa atau 7,38 persen dari total penduduk Sulut 2,676 juta.
Pemprov Sulut di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) mengambil langkah-langkah strategis dengan menggandeng sejumlah pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan program Satu Data Kemiskinan Daerah. Stakeholders yang digandeng pemerintahan OD-SK antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, Pemprov Sulut melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, serta secara paralel melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka.
“Program ini sinergi dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD), dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD),” ungkap Gubernur Olly melalui pesan WhatsApp pada salah satu wartawan pos liputan Kantor Gubernur, Senin (26/02/2024) sore .
“Ini dilakukan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Permodalan Nasional Madani,” tambah Gubernur Olly.
Upaya tersebut dilakukan, katanya, untuk menjangkau kantong-kantong miskin ekstrem di 15 Kabupaten Kota berdasar program Satu Data Kemiskinan Ekstrem. Dan datanya terinput di laman https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/tpkd/.
“Datanya akan meliputi beberapa indikator. Seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi,” pungkas Gubernur Olly.
Melihat adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tampaknya akan terus dioptimalkan kontribusi pada bantuan-bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Antara lain Gerakan Mari Jo Bakobong yang turut disokong oleh BI Perwakilan Sulut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM oleh bank-bank di Sulut dengan pengawasan langsung BI dan OJK, serta bantuan permodalan untuk UMKM dari PNM.(red)
