MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengumpulkan ribuan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (9/1/2024). Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Sekretaris Daerah Steve Kepel dan beberapa pejabat teras Pemprov Sulut memberikan pengarahan yang berangkat dari hasil evaluasi kerja pegawai yang dikenal dengan sebutan THL (tenaga harian lepas) ini.
Sesekali tampak Wagub melontar candaan yang memancing gelak tawa ketika melakukan presensi umum atau yang lebih kenal dengan istilah absensi pada setiap instansi, sambil menanyakan latar belakang pendidikan formal para tenaga non ASN ini.
Dalam penyampaiannya, Wagub Steven Kandouw menyampaikan, jika para pegawai non ASN ingin menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau bahkan ASN, harus mempersiapkan diri secara matang.
“Sekarang basis tesnya tidak lagi didasari like or dislike (suka atau tidak suka). Tapi lebih pada kemampuan akademis dan teknis,” ucapnya.
Wagub Kandouw juga kembali mengingatkan pentingnya rasa memiliki serta loyalitas dalam dunia kerja. Selain mengingatkan bahwa pegawai non ASN diangkat lewat Surat Keputusan Gubernur, di dalamnya terdapat tanggung jawab besar untuk sama sama memperjuangkan visi misi yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur.
Visi Gubernur Olly Dondokambey yaitu menjadikan Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik, sedangkan misi yaitu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara; penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri, pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah.
“Kita semua berjuang keras agar terselenggarannya visi misi tersebut, dan mutlak perlu dan harus diseriusi,” ujarnya.
Wagub juga juga berharap pegawai non ASN mampu menguasai skala prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.
Program prioritas 2024 ini adalah, merencanakan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Pariwisata Likupang, pembangunan jalan akses KEK Bitung, pembangunan terminal barang Liwas kota Manado, pembangunan kantor administrator KEK Likupang, lanjutan pembangunan jalan ruas Bandara Sam Ratulangi-Likupang.
Serta lima program lainnya yaitu pembangunan terminal penumpang tipe A Malalayang, pembangunan pemecah gelombang pantai Malalayang teluk Manado, pembangunan sentra komunitas Likupang Desa Marinsow, pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM berkapasitas 20 liter per detik di Likupang, dan pembangunan “Factory Sharing” di kabupaten kepulauan Talaud dan kabupaten Minahasa Utara.
“THL juga harus paham apa itu visi misi termasuk skala prioritas tiap tahun ODSK, termasuk visi misi politik pak gubernur. Ini harus di ingat baik-baik, mutlak harus diikuti,” tegas Kandouw.
Dalam memaksimalkan kinerja non ASN/THL, Kandouw meminta Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara Olivia Sari Theodore agar menciptakan sistem yang bisa mengevaluasi aktivitas mereka.
“Pak gub bilang evaluasi setiap tiga bulan. Jadi, ibu Sek BKD ciptakan sistem untuk evaluasi,” pinta Kandouw.
Bahkan, lanjut Kandouw, ia meminta agar dipasang Closed Circuit Television (CCTV) di setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) agar bisa dipantau langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel maupun kepala SKPD terkait.
“Semua ruangan pake CCTV, kecuali toilet. CCTV semua supaya bisa validasi absensi, Pak Sekprov boleh buka, kepala SKPD boleh buka,” lanjutnya.
Kandouw kemudian mengimbau pegawai non ASN/THL agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya masing-masing.
“Harus tunjukkan kewajiban anda, motivasi kerja. Biar THL per masing-masing SKPD tahu tupoksinya. Jangan tupoksi hanya hiasan. Tidak,” tukasnya.
Nampak hadir dalam pengarahan ini, Inspektur Daerah Meki Onibala, Asisten II Sekda Asripan Nani, Asisten III Sekda Fransiscus Manumpil, Kepala BKAD Clay Dondokambey, Karo Pemotda Andra Mawuntu.(adv)
